Mitigasi Bencana di IKN, Otorita Susun Kajian Risiko Bersama BNPB

Komitmen tersebut di antaranya adalah integrasi dan berbagi data sistem informasi beserta pengembangannya, identifikasi rencana jangka pendek, keperluan Sumber Daya Manusia (SDM), pemetaan logistik, sarana dan prasarana dasar, dan giat rencana gelar perhelatan sebelum pemindahan ASN ke IKN.

Selain itu, juga yang penting adalah menyusun kajian risiko bencana untuk periode 2024-2029 di kawasan IKN.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Safitri menuturkan, selain menjaring beberapa komitmen, juga terdapat aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan.

Termasuk menekankan pentingnya aktualitas informasi kondisi kerawanan bencana sebagai langkah awal kesiapsiagaan.

“Dengan adanya aktualitas informasi ini akan berguna sebagai tindakan kesiapsiagaan dari seluruh pihak,” ujar Myrna dalam keterangan tertulis, Senin (11/3/2024).

Dia juga menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, di antaranya dengan para pihak tanggap bencana.

Dalam kerangka kerja sama yang telah dijalin, pemetaan program kegiatan yang melibatkan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di wilayah IKN juga menjadi salah satu agenda penting.

Upaya kolektif ini diharapkan memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing entitas dalam menghadapi bencana.

Menurut Myrna, OIKN belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah khusus, sehingga para pihak K/L dan Pemda diharapkan dapat mengerjakan tugas dan fungsinya seperti biasa.

"Dengan adanya rapat ini, kita bisa melihat pihak yang belum memiliki atau kekurangan program, SDM, maupun peralatan mitigasi sehingga dapat dipikirkan secara bersama,” ujar Myrna.

Langkah selanjutnya adalah adanya sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk implementasi early warning system, menawarkan dukungan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, untuk lebih cepat tanggap terhadap bencana.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh menggarisbawahi bahwa pemetaan dan evaluasi risiko bencana merupakan langkah awal yang krusial.

Ini bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi lebih kepada berdasarkan pemahaman mendalam tentang risiko bencana yang ada.

Keseluruhan proses ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pengetahuan yang akurat tentang risiko bencana dapat menjadi dasar bagi semua tindakan dan strategi penanggulangan bencana yang diambil.

Sistem monitoring yang dikembangkan oleh BNPB, termasuk penerapan early warning system,  diharapkan memperkuat kapasitas tanggap darurat wilayah.

Udrekh menjelaskan, dalam perspektif penanggulangan bencana, kegiatan pemetaan adalah kegiatan yang paling hulu pada dasarnya.

"Jadi bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan itu didasari oleh pengetahuan kita tentang risiko bencana," imbuhnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur Agus Tianur mengungkapkan, identifikasi awal bencana potensial di IKN sudah dilakukan, mencakup kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta longsor, meskipun sebagian besar tidak terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Inisiatif kolaboratif ini tidak hanya fokus pada integrasi data dan sumber daya, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembentukan sistem tanggap bencana.

Selaras dengan pembangunan fisik IKN, OIKN telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam mitigasi bencana, termasuk penanaman berbagai jenis pohon dan pembuatan embung sebagai upaya pengendalian banjir.

Dengan upaya bersama ini, OIKN berkomitmen pada pembangunan IKN yang tidak hanya berkelanjutan, tapi juga resilien terhadap bencana, memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh penghuninya.