Kutai Kartanegara Bidik Penurunan Angka Kemiskinan 5 Persen

Ini merupakan salah satu fokus utama yang menjadi poin strategis kebijkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.

Plt Kepala Bappeda Kutai Kertanegara Syarifah Vanesa menjelaskan, poin-poin kritis Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Antara lain, rancangan kerja yang belum disusun berdasarkan analisis permasalahan. Kemudian, penyusunan target kinerja belum didasari atas perhitungan hubungan antara output, outcome dan impact.

Selanjutnya, belum ditentukan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan, serta penetapan anggaran belum didasari atas pertimbangan standar harga dan standar belanja.

Syarifah berharap, ada upaya perbaikan dengan memastikan Perangkat Daerah dapat memahami indikator kinerja, dan faktor pendukung dan penghambat secara komprehensif.

Selain itu juga memperkuat analisis data-data sektoral dan kewilayahan serta menghitung sub kegiatan secara rinci berdasarkan standar belanja untuk Tahun 2025.

"Hal agar RKPD dapat disusun menggunakan fitur dengan rincian pada Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)," ujar Syarifah dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah  (RKPD) Kukar Tahun 2025, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (17/3/2024).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono mengharapkan, kegiatan ini dapat menjalin kerja sama, dan kolaborasi yang lebih erat antar perangkat daerah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.