Dua Bulan, Pembangunan IKN Telan Anggaran Rp 2,3 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tahun ini Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 39,3 triliun atau 2,5 miliar dolar AS dari APBN untuk IKN.

"Dengan tingkat realisasi sebesar Rp 2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu yang ditetapkan,” ujarnya, Senin (25/3/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran sebesar Rp 400 miliar (25,4 juta dolar AS) dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Antara lain kawasan istana negara, kawasan kementerian, dan gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Anggaran tersebut juga terserap untuk pekerjaan pembangunan menara rumah susun aparatur negara, rumah tapak kementerian, jalan tol, jalan dan jembatan, bandara VVIP, Bendungan Sepaku Semoi, embung di kawasan inti pemerintahan, sistem pengendalian banjir, dan rehabilitasi lahan.

Sisanya sebesar Rp 1,9 triliun (120,6 juta dolar AS) digunakan untuk aspek non-infrastruktur, termasuk perencanaan, koordinasi, dan persiapan pemindahan ibu kota baru; promosi dan penyebaran informasi mengenai IKN.

Kemudian laporan dan rekomendasi kebijakan untuk kementerian dan lembaga; kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan aparat keamanan; dan operasional OIKN.

Secara total, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71,8 triliun (4,6 miliar dolar AS) dari APBN untuk pengembangan pusat pemerintahan Indonesia pada masa depan selama periode 2022–2024.

Realisasi anggaran pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai Rp 5,5 triliun (349 juta dolar AS) dan Rp 27 triliun (1,7 miliar dolar AS).