BPK: Manajemen Pasokan Material dan Alat Konstruksi IKN Belum Optimal

Hal itu merupakan salah satu dari beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang permasalahan pembangunan IKN yang tertuang dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang diteken pada 28 Maret 2024.

Di antaranya yaitu kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi berdasarkan kondisi lapangan secara berkala dan melakukan koordinasi dengan beberapa puhak.

Pertama, kepada Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan, terkait dengan jalur logistik pembangunan infrastruktur IKN.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemutakhiran harga material batu split.

Lalu, stakeholder terkait di luar Kementerian PUPR guna bersama-sama merencanakan suatu skema atau rencana mengenai kebutuhan air untuk industri yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN

Sebagai informasi, pemeriksaan BPK ini meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan IKN TA 2022 sampai dengan Triwulan III-2023 sebagai bagian pembangunan tahap I tahun 2022-2024 pada Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya