Keputusan ini diambil setelah mediasi yang dihadiri Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, forum sopir angkot, forum pengusaha angkot, dan Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI).
Dalam perbincangan khusus bersama Kompas.com, Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Adwar Skenda mengungkapkan, mediasi yang dilakukan saat terjadi demonstrasi pada Rabu (17/7/2024) pagi tadi menghasilkan sejumlah poin kesepakatan.
Selain menyetop uji coba BCT, juga disepakati pembenahan izin trayek angkot. Jadi, hanya angkot dengan izin trayek dan pengemudi teregistrasi di Dinas Perhubungan saja yang bisa beroperasi.
"Oleh karena itu akan diberlakukan razia berkala terkait izin trayek dan pengemudinya, apakah berizin, teregistrasi atau tidak. Dinas Perhubungan tidak akan mengeluarkan izin trayek baru lagi," ujar Adwar yang karib disapa Edo ini.
Untuk diketahui, saat ini ada 411 angkot yang mengantongi izin trayek dan terdaftar di Dinas Perhubungan. Dari total jumlah itu, hanya 200 angkot yang aktif beroperasi.
Menurut Edo, tiga kesepakatan ini adalah kompromi terbaik yang bisa dihasilkan. Sesuai arahan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, langkah ini untuk meredam konflik sosial agar tidak meluas.
Dengan demikian, diharapkan keamanan dan ketertiban Balikpapan tetap terjaga dan kondusif hingga kelak pelaksanaan HUT RI 17 Agustus 2024 mendatang.
Masa dua pekan penghentian uji coba ini akan digunakan Dinas Perhubungan beserta konsultan transportasi untuk mengevaluasi kembali rute, optimalisasi armada, pembangunan halte baru, serta kajian anggaran untuk operasionalisasi BCT.
"Untuk membangun halte dan bus stop saja, dibutuhkan dana sekitar Rp 50 miliar. Nah bisa dihitung berapa biaya operasional BCT jika kelak resmi beroperasi penuh nanti," ungkap Edo.
Menurut Edo, pihaknya telah membangun 10 halte baru tahun ini dan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 10 halte baru lagi tahun 2025 mendatang.
"Dalam tiga bulan ini kami tidak menghasilkan apa-apa. Makan batu kami ini. Anak tak bisa sekolah, penghasilan kosong. Penumpang tak ada, karena semua naik BCT. Trayek kami diambil BCT," ujar Hendra.
Padahal, dalam catatan Kompas.com, layanan Buy The Service BCT baru mengaspal 10 hari sejak 8 Juli 20204.
Peresmiannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Risyapudin Nursin bersama Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.
Warga Balikpapan sendiri sangat antusias menggunakan transportasi publik ini. Terutama Koridor A dari Pelabuhan Semayang menuju Bandara Sultan Aji Mahmud Sulaiman (SAMS) Sepinggan.
Tingkat ridership-nya tercatat 150 persen. Sementara kapasitasnya 20 tempat duduk, dan 19 penumpang berdiri.
Menanggapi hal ini, Edo mengungkapkan, sebenarnya Dinas Perhubungan sudah memiliki rencana penataan angkot untuk menjadi feeder bagi BCT.
Nantinya, angkot-angkot berizin itu akan dioptimalkan menjadi armada pengumpan dan melayani warga di lingkungan-lingkungan perumahan/permukiman menuju halte atau bus stop terdekat.
"Kami akan memanggil seluruh operator dan pengusaha pemilik angkot agar menyatukan suara dan membentuk semacam konsorsium. Sehingga merekalah nanti yang mengelola operasional feeder ini," cetus Edo.
Dengan mekanisme tersebut diharapkan semua pihak terakomodasi kepentingannya demi kemajuan dan modernitas transportasi publik Kota Balikpapan.
Namun sayangnya, sosialisasi terkait rencana tersebut diakui Edo kurang intensif dilakukan. Hal ini mengakibatkan terjadinya unjuk rasa para sopir dan pengusaha pemilik angkot.
"Ke depan kami akan lakukan sosialisasi dan Focuss Group Discussion (FGD) kembali, agar semua memiliki pemahanan yang sama," tuntas Edo.
https://ikn.kompas.com/read/2024/07/17/165003087/didemo-sopir-angkot-balikpapan-city-trans-setop-uji-coba-hingga-30-juli