Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis, IKN menjadi salah satu dari 10 persen pekerjaan milik Kementerian PUPR yang mengalami peretasan.
Dengan adanya kendala tersebut, maka lelang paket pekerjaan yang mulanya menggunakan sistem informasi pendukung harus diubah menjadi manual.
"Karena, kita bergerak cepat tadi. Kalau kita enggak segera kembali ke manual, waktu akan hilang, waktu akan habis," tegasnya usai launching Konstruksi Indonesia (KI) 2024 di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Dengan begitu, proses lelang paket pekerjaan konstruksi Kementerian PUPR tetap berjalan semestinya.
Ini juga termasuk dengan proses sertifikasi, badan usaha, maupun tenaga kerja konstruksi yang dilakukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga kembali ke manual.
Lebih dari itu, peretasan PDNS juga menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) maupun mempengaruhi proses tender (lelang).
"Walaupun Alhamdulillah, sisa yang terpengaruh (lelang) tidak sampai 10 persen," tutup Abdul.
https://ikn.kompas.com/read/2024/07/24/150000887/imbas-pdns-diretas-lelang-proyek-ikn-tersendat-sendat