Anggaran Pembebasan 2.086 Hektar Lahan IKN Disebut Aman

Hal ini dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Dari sisi anggaran juga sedang kita siapkan semuanya ya. Insya Allah (aman), untuk tahun ini sudah kita siapkan," ujar Suyus.

"Kan sudah ada Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) ya, memang diperlukan untuk jalan tol, untuk bendungan, itu yang kita bebaskan saat ini," lanjut Suyus.

Sebelumnya, Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp 90 miliar untuk 2.086 hektar lahan warga yang terdampak dalam pembangunan IKN.

"Kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp 90 miliar untuk ganti rugi," terang Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (2/8/2024).

Basuki menjelaskan, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah penerima ganti rugi tersebut karena masih diproses di lapangan oleh Tim Terpadu (Timdu).

Akan tetapi, lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, masyarakat bisa memilih untuk menerima uang ganti rugi atau relokasi.

"Tapi dengan keluarnya Perpres 75 ini, ada alternatif untuk dibayar, nanti kita musyawarah lagi," tambah Basuki.