HUT RI di IKN Sukses, Polda Kaltim Terjunkan 6.000 Personel Amankan Pilkada

Hal ini diawali dengan Kegiatan Latihan Pra Operasi (Latpraops) dengan sandi Mantap Praja Mahakam 2024 dalam rangka Pengamanan Pilkada Kaltim 2024.

Kepala Biro Operasi Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Dedy Suryadi mengungkapkan, sebanyak 6.000 personel dikerahkan untuk mendukung Operasi Mantap Praja Mahakam 2024 ini.

"Mereka tersebar di tujuh satuan tugas (satgas) tingkat Polda, dan enam satgas di tingkat polres/polresta," ujar Dedy, Rabu (21/8/2024).

Menurut Dedy, para personil ini dipersiapkan sejak Latpraops, terutama kegiatan cooling system, pemetaan kewilayahan yang melibatkan intelijen, bimbingan masyarakat (bimas), dan kehumasan.

"Semua kegiatan perlu langkah-langkah antisipasi yang tepat, karena hingga saat ini belum bisa diprediksi para calon baik gubernur, wali kota maupun bupati," imbuh Dedy.

Terutama saat-saat rawan yang telah diantisipasi Polda Kaltim dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan jadwal Pilkada serentak secara umum.

Tahapan yang menimbulkan potensi terjadinya gesekan atau konflik adalah saat pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2024.

Kemudian penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024, dan pelaksanaan kampanye tanggal 25 September sampai 23 November 2024.

Berikutnya saat pemungutan suara 27 November 2024 hitungan dan rekap hasil suara 27 November 16 Desember 2024.

Demikian halnya dengan pengamanan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Polda Kaltim memberikan atensi yang lebih intensif.

Tak hanya itu, pelaksanaan kegiatan pengamanan di daerah 3T seperti yang dilakukan oleh Polres Mahakam Ulu akan didukung oleh pasukan cadangan.

Untuk menyukseskan operasi Mantap Praja Mahakam 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 120 miliar.

"Anggaran ini luar biasa (besar) bila dibandingkan Pilpres dan Pileg kemarin. Bahkan, bila dibandingkan dengan wilayah lainnya," cetus Dedy.

Dedy mengharapkan proses Pilkada berlangsung aman lancar sesuai aturan yang berlaku, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan yang ada di wilayah Kalimantan Timur.