Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pembangunan Sistem Pertahanan di IKN Perlu Dipercepat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan hal itu saat memberikan kuliah umum di Graha Widya Adibrata Sesko TNI, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/9/2024).

"Memang menurut saya harus lebih didahulukan, dipercepat pembangunan sistem pertahanan kita di sana," ujar AHY.

Menurutnya, diperlukan pembangunan pertahanan udara hingga laut, mengingat IKN merupakan ibu kota negara baru Indonesia.

AHY juga mengatakan akan menyampaikan gagasan tersebut kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Itu memang membutuhkan anggaran, saya akan tentunya menyampaikan pesan ini kepada Pak Prabowo Subianto, presiden terpilih kita. 'Pak kita pikirkan bersama-sama untuk aspek pertahanan keamanan di Ibu Kota Nusantara yang baru supaya lebih cepat lagi progresnya," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, AHY mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN melalui Badan Bank Tanah telah menyiapkan 150 hektar lahan untuk Markas Besar (Mabes) TNI dan 150 hektar untuk Mabes Polri.

Kedua mabes tersebut ada di kawasan Bandara VVIP IKN yang telah disiapkan lahan seluas 4.000 hektar oleh Badan Bank Tanah.

https://ikn.kompas.com/read/2024/09/06/141638887/pembangunan-sistem-pertahanan-di-ikn-perlu-dipercepat

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com