Kementerian PUPR Dapat Tambahan Pagu Rp 9,11 Triliun untuk IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tambahan pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 40 triliun.

"Yang kami dapatkan, informasi tidak tertulis sebetulnya, informasi tambahan itu sebesar Rp 40,594 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Salah satu alokasinya adalah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan operasional gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) senilai Rp 9,11 triliun.

Pembangunan infrastruktur IKN yang akan dilanjutkan, misalnya jaringan Jalan Tol IKN dan jalan kawasan.

"Rinciannya, untuk bendungan dan irigasi Rp 11,984 triliun, untuk lanjutan IKN dan operasi KIPP Rp 9,11 triliun, dan revitalisasi sekolah Rp 19,5 triliun," lanjutnya.

Khusus sektor Sumber Daya Air (SDA) untuk bendungan dan irigasi, anggaran tambahan tersebut juga akan digunakan untuk program padat karya dengan tambahan 8.000 lokasi proyek.

Ada pun pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 yang disetujui awalnya sekitar Rp 75 triliun.

Lalu, Kementerian PUPR mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp 61 triliun. Namun yang disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hanya Rp 40 triliun.

"Itu yang kami dapat dari Banggar, sudah ditentukan peruntukannya," tandas Basuki.