Otorita Tegaskan Kebijakan Pembangunan IKN Berbasis Data dan Fakta

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menegaskan hal itu kepada Kompas.com, usai prosesi menerima 30 Policy Brief atau Risalah Kebijakan dari para peneliti Universitas Indonesia (UI), Kamis (7/11/2024).

"Dengan berbasiskan pada data dan fakta, kami bisa melakukan pengambilan keputusan lebih argumentatif," ujar Ale.

Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data dan fakta ini juga mempercepat pembangunan IKN.

Oleh karenanya, langkah OIKN bekerja sama dengan UI ini akan dilanjutkan dengan kerja sama berbagai universitas-universitas lainnya.

Ale pun berterimakasih atas kajian-kajian ilmiah yang terangkum dalam 30 Risalah Kebijakan ini yang akan memperkaya perencanaan dan pembangunan IKN dalam lima tahap hingga 2045 mendatang.

Menurut Ale, permasalahan membangun IKN sebagai ibu kota negara ini membutuhkan penanganan secara holistik sehingga kajian-kajian bersifat multi disiplin ini sangat penting dan bermanfaat.

"Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk bisa kemudian diimplementasikan ke depannya dengan tetap memperhatikan proses-proses pembangunan tetap berbasiskan pada data dan fakta yang ada dan sudah diberikan oleh teman-teman akademisi," jelas Ale.

Sementara itu, Sekretaris Universitas Indonesia Agustin Kusumayati menjelaskan, risalah kebijakan ini merupakan partisipasi dan kontribusi UI memberikan pemikiran-pemikiran yang menunjang pembangunan IKN pada masa yang akan datang.

Sehingga kemudian Indonesia bisa mengembangkan ibu kota yang seperti dicita-citakan dengan memitigasi semua kemungkinan-kemungkinan seperti efek samping dari sebuah pembangunan.

"Jadi kami harapkan, pada masa depan Indonesia bisa membangun ibu kota dengan segala macam perasamalah seraya dapat mengendalikan dan memitigasi dampak buruknya," imbuh Agustin.

Selain risalah kebijakan, menurut Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia Nurtami mengungkapkan, UI secara paralel melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

"Hari ini fokus kerja kami untuk pekerja IKN terutama masalah kesehatan. Dan ini sudah merupakan rangkaian penerangan masyarakat kesehatan yang dilakukan oleh UI secara tim gabungan yang terdiri dari medis, kedokteran, kedokteran tinggi, keperawatan ,farmasi, dan kesehatan masyarakat," tutur Nurtami.

Untuk diketahui, terdapat total 30 risalah kebijakan yang dikembangkan secara komprehensif yang melibatkan para ilmuan dari berbagai bidang ilmu.

Berikut garis besar dan ringkasan rekomendasi kebijakan dalam buku yang disusun berdasarkan empat klaster utama keilmuan yaitu: Energi, Pangan dan Transportasi, Sosial Humaniora, Kesejahteraan dan Konservasi Lingkungan, serta Teknologi dan Informatika.

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Klaster Energi, Pangan dan Transportasi

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kemandirian di IKN, kebijakan di sektor energi, pangan, dan transportasi berfokus pada penciptaan sistem yang efisien dan ramah lingkungan.

Di sektor energi, diperlukan strategi yang dapat menjaga stabilitas pasokan serta mendorong penerapan energi terbarukan.

Di bidang pangan, pendekatan yang mendukung efisiensi produksi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi lokal sangat diperlukan, termasuk melalui praktik pertanian yang berkelanjutan dan teknologi inovatif.

Pada sektor transportasi, penguatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pemanfaatan teknologi terkini menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran arus barang dan jasa serta mendukung mitigasi perubahan iklim.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini secara optimal di IKN.

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Klaster Sosial Humaniora

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusi sosial di IKN, kebijakan di klaster sosial humaniora berfokus pada penguatan kohesi sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pelestarian budaya lokal.

Di bidang sosial, pendekatan yang mendorong partisipasi masyarakat adat, keseimbangan antara komunitas lokal dan pendatang, serta akses pendidikan dan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sangat diperlukan.

Pada aspek budaya, penting untuk menciptakan ruang publik yang mencerminkan keberagaman dan mendorong inklusi melalui institusi kebudayaan.

Kebijakan juga harus memperhatikan kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan disabilitas, untuk menjadikan IKN kota yang inklusif.

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Klaster Teknologi dan Informatika

Kebijakan yang direkomendasikan oleh para peneliti Universitas Indonesia di klaster Teknologi dan Informatika berfokus pada penerapan teknologi cerdas, pemantauan lingkungan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

Sistem pemantauan secara real-time perlu diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Pengembangan aplikasi layanan publik terpadu juga harus ditingkatkan untuk mendukung efisiensi dan aksesibilitas layanan di IKN.

Selain itu, strategi diplomasi publik perlu diperkuat untuk membangun citra positif IKN di kancah internasional.

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Klaster Well-being dan Konservasi Lingkungan

Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di IKN, kebijakan yang diusulkan oleh para peneliti berfokus pada tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur hijau, dan peningkatan kualitas hidup.

Pada aspek kesejahteraan, kebijakan mencakup dukungan sosial bagi masyarakat lokal dan ASN yang akan tinggal di IKN.

Sementara di bidang lingkungan, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan limbah, air bersih, dan udara yang efisien serta berkelanjutan.