Basuki Minta Rp 8,1 Triliun ke Sri Mulyani buat Otorita IKN

"Kami sedang mengajukan tambahan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) Rp 8,1 triliun," ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Basuki menjelaskan, Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) OIKN yang sebelumnya telah ditetapkan untuk tahun 2025 hanya sebesar Rp 6,3 triliun.

Pengajuan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN. Sementara saat ini yang baru terbangun adalah ekosistem eksekutif.

Adapun proyek infrastruktur yang telah terkontrak sebelumnya tetap akan diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sedangkan untuk proyek-proyek selanjutnya yang baru akan dilelang bakal menjadi tanggung jawab OIKN.

Pelelangan proyek juga akan dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) OIKN.

Lelang proyek ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025.

Basuki juga membocorkan, ada 5 proyek swasta yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9 dalam waktu dekat.

Waktu pelaksanaan groundbreaking tersebut menunggu keputusan Sekretariat Kabinet dan akan dilakukan bersamaan dengan peresmian infrastruktur oleh Kementerian PU.

Proyek baru tersebut adalah garapan swasta dengan sektor meliputi perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

"Yang satu Sojitz baru kita upayakan dari Jepang itu, Sojitz itu perumahan," tuntas Basuki.