Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).
Ada pun seluruh infrastruktur tersebut akan selesai 100 persen proses konstruksinya pada Desember 2024.
Sementara itu, tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun yakni 61,7 persen.
Rinciannya progres Batch I (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun sebesar 95,8 persen.
Kemudian progres Batch II (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun sebesar 75,1 persen.
Selanjutnya, progres Batch III (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun sebesar 27,9 persen.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya," ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Di sisi lain, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.
Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," jelas Diana.
https://ikn.kompas.com/read/2024/12/10/053000487/istana-garuda-hingga-kantor-kemenko-ikn-segera-diresmikan