Otorita Bantah Investasi Swasta di IKN Seret dan Meleset dari Target

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menegaskan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2024).

"Tidak meleset, kan pembangunan IKN terus berlanjut," tegas Agung.

Agung mengomentari isu investasi swasta non-APBN di IKN yang seret, sehingga target yang ditetapkan terancam meleset.

Betapa tidak, OIKN sendiri telah menetapkan target investasi swasta sebesar Rp 100 triliun hingga akhir 2024.

Namun, hingga pelaksanaan groundbreaking atau peletakan batu pertama ke-8, realisasi investasi swasta baru mencapai Rp 58,4 triliun.

Sementara Tahun 2024 tinggal menghitung hari untuk ditinggalkan, menyosongsong Tahun 2025.

Kalaupun ada penambahan investasi pada groundbreaking ke-9 yang direncanakan akan berlangsung akhir 2024 atau awal 2025, hanya Rp 5 triliun.

Menurut Agung, investasi swasta masih sedang berproses, dan groundbreaking ke-9 sedang dalam penjadwalan.

"Pasti ada penambahan komitmen investasi, bahkan akan ada investor asing lagi yang akan merealisasikan proyeknya pada groundbreaking selanjutnya. Detailnya nanti setelah dijadwalkan," jelas Agung.

Investasi swasta yang baru masuk ini berasal dari lima proyek baru yang meliputi sektor perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

Satu di antaranya adalah Sojitz Corportarion yang berbasis di Jepang. Investor ini tengah diupayakan OIKN untuk hadir membangun perumahan.

Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan yang menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial.

Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.

Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke sana.

"Tenant-tenant untuk mengisi di area rusun (Rumah Susun ASN), maupun di Kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko)," imbuh Agung.

Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga pasar rawit (minimarket).

Sementara, sejumlah proyek investasi swasta yang telah selesai dibangun dan mulai beroperasi, adalah Hotel Nusantara dengan 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.

Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

Telan APBN Rp 89 Triliun

Kendati investasi swasta non-APBN masih seret, namun pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih terus berlanjut.

Hingga kini, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berjalan sesuai rencana, dengan infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan fungsional pada awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN secara bertahap.

Selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang mana akan dibangun oleh Kementerian PU.

Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan.

Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya.

Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan IKN ibu kota yang sepenuhnya fungsional.

Dari total 109 paket pembangunan dengan dana Rp 89 triliun APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen.

Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.