Soal Usulan Tambahan Anggaran IKN 2025, Basuki: Kelihatannya Disetujui

Sebelumnya, ia telah mengajukan penambahan anggaran itu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Basuki, usulan penambahan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN.

"Pada tahun ini, DIPA Otorita (IKN) yang aslinya sudah ada Rp 6,3 triliun. Ini kami minta tambahan Rp 8,1 triliun, mudah-mudahan dan kelihatannya sudah disetujui. Karena harus 2025 ini mulai pembangunannya (yudikatif dan legislatif)," terangnya dalam Podcast GASPOL People di kanal Youtube Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025).

Lanjut Basuki, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan IKN sudah menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

Artinya, aktivitas pemerintahan dan politik yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah berjalan di IKN.

Ia pun menegaskan, pada tahun 2028 IKN bukan hanya tempat sejumlah kegiatan seremonial, melainkan sudah menjadi tempat beraktivitas roda pemerintahan setiap harinya.

"Sudah di sini, bahkan beliau waktu dulu mempunyai cita-cita pelantikan Presiden tahun 2029 sudah di sini," ucap Basuki.

Untuk itu, Basuki diberi tugas membangun dan menyiapkan ekosistem legistalif dan yudikatif di IKN, bukan hanya kantornya saja tapi juga huniannya.