Hal ini terlihat dari alokasi anggaran untuk IKN tahap kedua periode 2025-2029 yang disahkan hanya sebesar Rp 48,8 triliun.
Kepala BI Perwakilan Kaltim Budi Widihartanto menuturkan, porsi anggaran IKN tahap kedua yang tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya akan berdampak daya ungkit sektor konstruksi di Kalimantan Timur.
Sebagaimana diketahui, sejak kehadiran IKN, konstruksi merupakan sektor terbesar ketiga di Kaltim.
"Kondisi tersebut akan memengaruhi daya ungkit sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim," ujar Budi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).
Namun demikian, diharapkan realisasi investasi sektor swasta bisa tumbuh lebih tinggi sehingga menjadi penopang agar penurunan konstruksi tidak terlalu dalam.
Sektor-sektor lain di luar konstruksi juga diharapkan mampu tumbuh lebih baik pada 2025 seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Adapun dana Rp 48,8 triliun dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya.
Selain itu, anggaran juga akan dimanfaatkan untuk membuka akses menuju IKN di kawasan Wilayah Perencanaan (WP) II.
Dana sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola sarana dan prasarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal.
Salah satu proyek infrastruktur yang mulai dikerjakan pada tahun 2025 adalah pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif baik kantor maupun huniannya.
https://ikn.kompas.com/read/2025/02/03/152127087/anggaran-ikn-dipangkas-pertumbuhan-ekonomi-kaltim-terpengaruh