Pembangunan IKN Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Anggaran

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun telah mengetok palu alias mengesahkan anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun yang berasal dari APBN.

Anggaran sebesar itu untuk pembangunan IKN Tahap II periode 2025-2029 yang difokuskan pada ekosistem legislatif dan yudikatif.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga bahwa pembangunan IKN tetap berjalan.

Program pembangunan IKN Tahap II periode 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Otorita IKN ini, ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.

"Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," jelas Danis kepada Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Selain APBN, anggaran untuk program pembangunan IKN Tahap II sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun serta investasi swasta yang menurut data per Februari 2025 sudah masuk sekitar Rp 6,49 triliun.

"Jadi, IKN tetap berjalan untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudisial," ucap Danis.

Sementara itu, anggaran yang diblokir atau belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU untuk menyelesaikan Pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 serta proyek-proyek di IKN yang sudah terkontrak. 

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengungkapkan, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak pada tahun-tahun sebelumnya.

"Sementara proyek-proyek baru IKN yang dimulai tahun 2025, menjadi tanggung jawab Otorita IKN," ungkap Diana kepada Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Diana menjelaskan, sebelum adanya efisiensi lewat Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran Kementerian PU untuk IKN sekitar Rp 14,87 triliun.

Setelah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan, anggaran Kementerian PU dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun, sehingga sisanya hanya Rp 29,57 triliun.

"Nah, anggaran Rp 14,87 triliun itu masih diblokir hingga Inpres efisiensi terbit. Padahal, ini merupakan bagian dari penambahan anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp 60,6 triliun," cetus Diana.

Namun demikian, Diana menganggap pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan APBN.

"Blokir itu dalam artian bahwa kita punya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-nya, terblokir itu berarti tidak bisa dicairkan. Dicairkan itu harus izin kepada Kementerian Keuangan," jelas Diana.

Dampak Efisiensi

Diana tidak menampik bahwa efisiensi anggaran tersebut juga berdampak pada alokasi anggaran Kementerian PU untuk IKN tahun 2025.

Di sisi lain, kegiatan-kegiatan yang sudah commited, seperti pinjaman, hibah luar negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), gaji pegawai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak boleh dipotong atau dialihkan.

Sementara sisa anggaran dengan postur mini hasil efisiensi, juga akan digunakan untuk belanja infrastruktur yang mendesak, penanganan bencana, dan pemeliharaan infrastruktur.

Menurut Diana, dengan adanya efisiensi, pemblokiran anggaran harus diupayakan untuk dibuka. Oleh karena itulah, Kementerian PU menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.

"Itu adalah satu langkah yang harus dilakukan," cetus Diana.

Diana memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur di IKN yang bersifat mendesak akan tetap dilanjutkan di tengah keterbatasan dana yang menjadi tantangan besar.

"Kami masih berusaha mencari cara agar proyek ini bisa terus berjalan dan segera melapor kepada Presiden," tambahnya.

Kementerian PU berkomitmen untuk membuka blokir anggaran sesuai dengan hasil efisiensi yang telah dihitung.

Rencana ini akan disampaikan kepada DPR dan Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 14 Februari 2025 untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dapat digunakan secara optimal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proyek-proyek penting di IKN dapat terus berjalan meski dalam situasi anggaran yang ketat.

"Kami berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan menyelesaikan proyek yang belum tuntas," tutup Diana.