Ketika Ketua DPRD Balikpapan Dipusingkan dengan Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran ini merupakan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Menurut Alwi, instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran di seluruh daerah, termasuk dalam menghadapi perayaan HUT ke-128 Kota Balikpapan, menjadi perhatian serius DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan.

Namun dalam efisiensi ini, baik DPRD maupun Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi tantangan dinamis, karena anggaran juga harus dibagi untuk program makan bergizi gratis (MGB).

"Untuk efisiensi, tanpa disuruh pun kami sudah melakukan efisiensi," ujar Alwi kepada Kompas.com, Sabtu (8/2/2025).

Beberapa program yang telah disusun untuk tahun 2025 dan 2026 terancam dikurangi atau bahkan dibatalkan.

Sementara di sisi lain, dia juga dipusingkan dengan alokasi anggaran untuk mendukung program MBG.

Kendati program MBG dianggap baik, namun ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa itu membutuhkan dana dari APBD, Alwi merasa DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan harus merelokasi anggaran.

"Saya pikir awalnya MBG ini di-support Pemerintah Pusat, tetapi ternyata tidak. Ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) dan juga membuat kami, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan berpikir ulang untuk menyiasati beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan," tutur Alwi.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena anggaran untuk sejumlah program lain harus dialihkan untuk MBG.

Dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan, terdapat 5 program prioritas tahun 2025, yakni peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah, penguatan SDM unggul dan berdaya saing, percepatan transformasi digital dan penguatan reformasi birokrasi berdampak, penguatan prasarana dan konektivitas perkotaan, dan penguatan inklusif dan berketahanan iklim

"Nah, ini saya juga harus berdiskusi dengan wali kota untuk menyiasati program-program yang tentunya skala prioritas. Tentu saja, MBG ini akan berdampak pada semua program karena biayanya dibebankan pada APBD Kota Balikpapan," lanjutnya.

Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan mengakui bahwa mereka harus bekerja keras untuk mencari cara memangkas anggaran, termasuk kemungkinan mengurangi atau menghapus program-program prioritas lainnya.

Saat ini, komunikasi dengan pemerintah kota sedang diupayakan untuk membahas dampak lebih lanjut dari pelaksanaan MBG ini terhadap anggaran daerah.

"Ini baru kita mau komunikasi dengan pemerintah kota, karena saya pikir dampaknya sangat besar, akan banyak program-program yang kami susun untuk 2026 akan banyak dikalahkan. Bahkan termasuk 2025 ini kan sudah jalan," pungkas Alwi.

Harmoni berkelanjutan

Lepas dari itu, peringatan HUT ke-128 Kota Balikpapan tahun 2025 ini mengusung tema "Harmoni Berkelanjutan".

Tema ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif, terus bersinergi, dan berkelanjutan dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera.

Sebagai beranda Ibu Kota Negara (IKN) dan kota transit dengan jumlah penduduk mencapai 746.800 per tahun 2024, Balikpapan memiliki masyarakat yang beragam suku dan budaya.

Meski demikian, Pemerintah Kota dan DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi memperjuangkan kesejahteraan seluruh masyarakat, memberikan pelayanan publik yang prima, serta menjunjung tinggi kesetaraan gender.

"Saya berharap masyarakat bisa berkolaborasi dan mendukung pemerintah kota Balikpapan dalam mewujudkan pembangunan baik fisik maupun non-fisik agar program yang direncanakan itu dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pungkas Alwi.