Pemerintah Belajar dari Turkiye Revisi Desain Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah melakukan revisi desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Revisi desain gedung ini masih menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pemerintah melakukan studi banding ke Mesir, Turkiye, dan India untuk revisi desain tersebut.

"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) mengatakan diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turkiye, dan India," ucap Dody saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Dody mengatakan, studi banding ke tiga negara tersebut dilakukan mungkin karena Prabowo menilai gedung legislatif dan yudikatif di sana memiliki karakter yang cocok diterapkan di Indonesia.

"Dari situ kemudian tim akan merekonstruksikan gambarnya dan akan disampaikan ke Pak Prabowo lagi," kata Dody.

Sebelumnya, Diana sempat mengatakan bahwa Prabowo minta agar desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN dibuat kokoh dan modern.

"Ini kemarin kami asistensikan dulu. Kami koordinasikan dulu kepada beliau untuk mohon arahan harusnya seperti apa. Beliau menyampaikan ingin pembangunan yang kokoh, yang modern," ujar Diana, Jumat (07/02/2025).

Sementara pembangunan infrastruktur yang mendukung ekosistem eksektif, legislatif, dan yudikatif beserta sarana dan prasarana lainnya ditargetkan tuntas pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan target tersebut merupakan arahan dari Prabowo.

"Arahan Presiden Prabowo penyelesaian pembangunan IKN dibagi menjadi tahun 2025 dan tahun 2028," ungkap Basuki saat kunjungan kerjan ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).