Mengenal Sertifikat Hak Atas Tanah IKN yang Dikantongi 4 Perusahaan

SHAT tersebut diberikan Otorita IKN kepada keempat perusahaan tersebut pada Rabu (26/2/2025) lalu.

Keempat pelaku usaha ini adalah PT Medikaloka Hermina Tbk, PT Pakuwon Nusantara Abadi, PT Utama Gunadarma Komunika, dan PT Arcshouse Nusantara Indonesia.

Lantas, apa itu SHAT?

Sertifikat hak atas tanah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu tanah beserta bangunan yang ada di atasnya.

Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Dasar Hukum SHAT

Keberadaan dan kekuatan hukum SHAT diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a.

Peraturan ini menjelaskan bahwa, SHAT berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan yang sah bagi pemegang hak atas tanah.

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa SHAT diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah.

Pasal 32 menegaskan bahwa SHAT merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 3 hingga Pasal 13 dalam peraturan ini mengatur kewenangan pemberian hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala BPN Republik Indonesia, tergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan.

Pasal 18 menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan berwenang menandatangani buku tanah dan sertifikat hak atas tanah untuk pertama kali dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik.

Fungsi dan Kegunaan SHAT

SHAT merupakan bukti kepemilikan yang paling kuat dan sah secara hukum. Dengan memiliki sertifikat, pemilik tanah memiliki kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.

SHAT juga memberikan kepastian hukum mengenai data fisik dan data yuridis tanah, sehingga meminimalkan risiko sengketa atau klaim dari pihak lain.

Selain itu, SHAT mempermudah proses transaksi properti, seperti jual beli, waris, atau hibah.

SHAT dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan.

Oleh karena itu, dengan memiliki SHAT, pemilik tanah memiliki perlindungan hukum yang kuat atas tanah yang dimilikinya.

Hal ini sebagaimana dikatakan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono.

Dia berharap para pelaku usaha semakin percaya diri dalam merealisasikan proyek mereka di IKN.

"Langkah ini juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung di IKN, sehingga ibu kota negara siap berfungsi sepenuhnya pada tahun 2028," tuntas Agung.