Sukses Dinaiki Raffi Ahmad, Bagaimana Peluang EHang Mengudara di IKN?

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah taksi terbang berbasis electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) pabrikan Hyundai Motor Group dan Korea Aerospace Research Institute (KARI). 

Proof of Concept (PoC) taksi terbang yang berlangsung di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda, pada 29 Juli 2024, itu berjalan sukses. Namun, uji terbang tersebut dilakukan tanpa awak dan penumpang.

Nah, berbeda dengan taksi terbang EHang 216-S pabrikan perusahaan teknologi asal China, EHang yang sudah mengudara dengan berpenumpang.

EHang 216-S, adalah drone raksasa bertenaga listrik yang mampu mengangkut dua penumpang (muatan hingga 220 kg) dengan jarak tempuh maksimal 35 km, waktu terbang 21 menit, dan kecepatan maksimum 130 km/jam.

Kendaraan ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk navigasi tanpa pilot, menjadikannya solusi transportasi udara yang efisien dan ramah lingkungan.

Pada 2023, EHang 216-S menjadi kendaraan udara otonom pertama di dunia yang memperoleh Sertifikat Tipe dari Civil Aviation Administration of China (CAAC), menandakan kesiapan teknologi untuk penggunaan komersial di Tiongkok.

Di Indonesia, EHang 216-S pertama kali diuji coba pada 26 November 2021 di Klungkung, Bali, sebagai bagian dari demonstrasi teknologi.

Pada 25 Juni 2025, uji coba berpenumpang pertama dilakukan di Phantom Ground Park, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Tangerang, Banten, dengan izin dari Kementerian Perhubungan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, bersama Executive Chairman Prestige Aviation Rudy Salim, menjadi penumpang pertama.

Raffi Ahmad menyatakan bahwa teknologi ini tidak hanya dapat meningkatkan daya saing pariwisata nasional, misalnya untuk wisata udara, namun juga berpotensi sebagai transportasi di IKN, dengan biaya lebih terjangkau dibandingkan helikopter.

Mencermati kondisi ini, bagaimana peluang EHang dalam mendukung mobilitas udara cerdas di IKN?

Peluang EHang di IKN

Dalam perbincangan eksklusif dengan Kompas.com, Kamis (3/7/2025), Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menekankan bahwa taksi terbang adalah bagian dari ekosistem mobilitas cerdas atau Urban Air Mobility/Advanced Air Mobility (UAM/AAM) yang mendukung visi IKN sebagai kota netral emisi karbon.

Taksi terbang EHang 216-S memiliki peluang besar di IKN karena beberapa alasan. Di antaranya adalah efisiensi dan keberlanjutan, serta merupakan solusi kemacetan dan mempermudah aksesibilitas.

Berbasis baterai litium, EHang dinilai ramah lingkungan dan mendukung konsep IKN sebagai kota hijau.

Biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan helikopter, dengan estimasi harga per unit sekitar Rp 8,7 miliar, jauh lebih murah dibandingkan helikopter konvensional.

Taksi terbang ini dapat menjangkau daerah sulit seperti perbukitan atau menghubungkan IKN dengan kota-kota sekitar seperti Balikpapan dan Samarinda tanpa terjebak kemacetan darat

Ale mengatakan, Otorita IKN sendiri menargetkan operasional komersial taksi terbang pada 2029, dengan tahap pengembangan termasuk pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D) serta kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia untuk transfer teknologi.

Nah, kajian ini sedang dilakukan bersama mitra teknologi Otorita IKN seperti Hyundai Motor Group dan KARI, dengan harapan menghasilkan regulasi yang matang untuk komersialisasi pada 2029-2030.

"Meski menjanjikan, pengoperasian taksi terbang menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait regulasi dan keamanan," ujar Ale.

Ale menjelaskan bahwa taksi terbang tidak bisa disamakan dengan helikopter atau pesawat konvensional karena sifatnya yang otonom dan berbasis drone.

Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus untuk mengatur rute, ketinggian, zona terbang, dan aspek keselamatan.

Revisi Regulasi

Ale menegaskan bahwa regulasi saat ini masih berfokus pada drone non-penumpang, sehingga aturan khusus untuk drone penumpang seperti EHang harus disusun.

Kementerian Perhubungan sendiri telah berencana merevisi UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk mengakomodasi teknologi ini.

Tantangan lain meliputi zona terbang dan keselamatan di mana wilayah udara harus dipisahkan (segregated) dari jalur pesawat konvensional, dengan zona steril seperti area istana di IKN.

"Misalnya, wilayah sensitif seperti area istana di IKN harus ditetapkan sebagai zona steril yang tidak boleh dilintasi," ungkap Ale.

Penentuan ketinggian dan rute juga perlu riset mendalam untuk mencegah tabrakan atau gangguan.

Kemudian kapasitas dan skalabilitas, pemilihan teknologi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan IKN baik untuk transportasi publik maupun kendaraan pribadi.

Tarif pun harus diatur agar terjangkau, dengan estimasi biaya operasional yang kompetitif dibandingkan helikopter. Namun, mekanisme penetapan tarif dan izin usaha masih dalam kajian.

Selanjutnya aspek keselamatan, keamanan, dan privasi harus dijamin, termasuk mitigasi risiko melalui pelatihan kru dan manajemen berbasis risiko.

"Keselamatan publik adalah prioritas utama, mengingat taksi terbang adalah transportasi publik yang mengangkut nyawa manusia, bukan sekadar barang," cetus Ale.

Berbeda

Ale menyebutkan bahwa EHang dan taksi terbang Hyundai memiliki perbedaan dalam kapasitas dan tujuan penggunaan.

EHang 216-S lebih cocok untuk transportasi privat dengan kapasitas kecil, sementara Hyundai menawarkan kapasitas lebih besar (5 penumpang) untuk transportasi publik.

Keduanya memiliki opsi otonom dan manual, tetapi keandalan teknologi masih memerlukan kajian mendalam.

Namun demikian, Ale menolak membandingkan keduanya secara langsung, dan mengibaratkannya seperti membandingkan "apel dan jeruk" karena perbedaan konteks dan kapasitas.

Dengan target komersialisasi pada 2029, taksi terbang di IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia.

EHang 216-S, dengan uji coba yang sukses bersama Raffi Ahmad, telah membuktikan potensinya. Namun, keberhasilan penuh bergantung pada penyusunan regulasi yang matang, jaminan keselamatan, dan kesiapan infrastruktur.

Seperti yang dikatakan Ale, ini bukan hanya soal efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga keselamatan publik sebagai prioritas utama.