Gibran Berkantor di IKN atau Papua? Ini Suara Dede Yusuf

Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan, saat ini belum ada pembahasan resmi di parlemen terkait hal tersebut.

"Belum ada pembahasan. Jadi saya enggak bisa mengatasnamakan Komisi II mengatakan kami akan membahas itu," kata Dede Yusuf seperti diwartakan Antara, Senin (21/7/2025).

Dede Yusuf menjelaskan, pemerintah memang bertanggung jawab untuk melaksanakan percepatan pembangunan.

Siapa yang akan ditugaskan untuk memimpin percepatan tersebut sepenuhnya akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi menurut saya, dalam konteks ini kita kembalikan kepada Presiden, apakah Presiden mau menugaskan siapapun dalam konteks percepatan tadi," imbuhnya.

Dede Yusuf menekankan, siapapun yang nantinya ditunjuk Presiden untuk berkantor di IKN dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Timur, hal paling utama adalah komitmen untuk keberlanjutan pembangunan.

"Yang paling penting adalah komitmen pembangunannya berjalan terus," cetusnya.

Gibran Siap di Mana Saja

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas memimpin percepatan pembangunan, khususnya di Papua.

"Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua," ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, pada Rabu (9/7/2025).

Mengenai lokasi kerja, Gibran menegaskan fleksibilitasnya. Ia bisa berkantor di mana saja: "Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita di mana pun kita jadikan kantor."

Menurut Gibran, fleksibilitas ini sejalan dengan komitmennya sebagai pembantu presiden yang harus sering turun ke daerah, berdialog, serta membuka ruang untuk masukan dan evaluasi.

"Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi apapun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting," ucapnya.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah meluruskan isu mengenai kantor Wapres di Papua.

Yusril menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran tidak akan berkantor di Papua, melainkan di Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

"Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Yusril mengungkapkan bahwa penugasan Gibran untuk mempercepat pembangunan di Papua berdasarkan pada Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Pasal tersebut mengatur keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Badan Khusus ini telah dibentuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022.

Badan Khusus Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua ini diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi di Papua.

Yusril menjelaskan lebih lanjut, bahwa ketentuan mengenai badan ini akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP).

Ada kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada akan ditata ulang sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Dengan demikian, yang berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai Wakil Presiden tersebut, bukan Wakil Presiden secara pribadi memindahkan kantornya ke Papua.