IKN Telan APBN Ratusan Triliun, PKB: Jangan Sampai Proyek Mercusuar Gagal

Anggota Komisi V DPR RI dari PKB, Sudjatmiko, menanggapi lambannya perkembangan IKN dan mengingatkan agar proyek prestisius yang menelan anggaran fantastis ini tidak berakhir sebagai "proyek mercusuar" yang terbengkalai.

Proyek IKN bukan main-main. Pada Tahap I, dana sebesar Rp 86 triliun berasal dari APBN, ditambah Rp 58 triliun dari swasta.

Sementara pada Tahap II, APBN kembali memikul beban sebesar Rp 48,8 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan besarnya investasi negara dalam proyek ini, yang menurut Sudjatmiko, menciptakan potensi kerawanan dalam pembangunannya.

Miko, sapaan akrabnya, berharap agar Otorita IKN dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target.

Namun, ia juga memberikan peringatan keras. "Jika target tiga tahun selesai maka dipastikan rampung betul. Jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja," tegas Miko dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (26/07/2025).

Ia menuturkan, proses pembangunan IKN membutuhkan perhatian serius secara transparansi, keberlanjutan, dan pelibatan masyarakat lokal. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.

Jangan Sampai Jadi Beban

Selain kecepatan pembangunan, Miko juga menyoroti catatan penting terkait ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi para pekerja di IKN.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kajian komprehensif terkait perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis, serta dampak sosial ekonomi lainnya.

"Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya," tandas Miko.

Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek kemanusiaan dan lingkungan.

Bukan Hanya Simbol Rezim

Sebagai perwakilan dari PKB, Miko menyatakan dukungan penuhnya terhadap upaya pembangunan IKN.

Namun, kritik yang disampaikannya merupakan dorongan agar IKN bukan sekadar simbol rezim, melainkan benar-benar menjelma menjadi simbol kemajuan demokrasi, lingkungan berkelanjutan, dan keadilan sosial.

"Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri," tutupnya.

Pesan ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa di balik megahnya proyek IKN, ada harapan besar dan tanggung jawab moral untuk memastikan keberlanjutan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.