Jual Beli Tanah di IKN Wajib Izin Otorita, Harga Bakal Meroket?

Otorita IKN baru saja menggelar Rapat Koordinasi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Delineasi IKN, Rabu (30/7/2025), yang membawa angin segar sekaligus aturan main baru dalam tata kelola pertanahan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pertanahan yang cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono rapat koordinasi ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam diskusi ini.

"Mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa mencapai kesepakatan bersama tentang apa yang harus dilakukan, dan semuanya tentu ada aturannya," ujarnya.

Sinergi antara Otorita IKN dengan IPPAT, Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, menjadi fondasi utama.

Ini menunjukkan bahwa IKN tidak main-main dalam memastikan kepastian hukum dan tata kelola lahan yang progresif.

Perka Otorita IKN

Dalam kesempatan yang sama, Basuki mengumumkan Peraturan Kepala (Perka) Otorita IKN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di IKN, resmi menggantikan Perka Nomor 12 Tahun 2023. 

Aturan baru ini adalah game changer dalam tata cara penyelenggaraan pertanahan di IKN, khususnya di 9 Wilayah Perencanaan (WP) utama.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN Mia Amalia menjelaskan detail pentingnya Perka ini.

"Pihak penjual yang tanahnya berada dalam 9 WP wajib menawarkan terlebih dahulu kepada Otorita IKN," terang Mia.

Ini berarti Otorita punya hak prioritas. Namun, lanjut Mia, ada peluang bagi masyarakat umum apabila tanah tersebut tidak dibutuhkan oleh Otorita, maka penjualan tanah dapat dilakukan kepada masyarakat, dengan catatan tetap harus disertai rekomendasi dari Otorita IKN.

Demikian hanya dengan wilayah di Luar 9 WP, transaksi penjualan tetap memerlukan rekomendasi dari Otorita IKN. Jadi, tak ada jual beli "lepas tangan" di wilayah IKN.

Aturan ini jelas menunjukkan kontrol ketat Otorita IKN demi pembangunan yang terencana dan terintegrasi.

Prediksi Harga Tanah IKN

Dengan adanya aturan baru ini, apa dampaknya bagi pasar tanah di IKN?

Kepastian Hukum Meningkat

Aturan yang jelas dan terintegrasi akan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi investor dan pemilik tanah. Ini bisa menjadi magnet kuat bagi investasi jangka panjang.

Kontrol Penuh Otorita

Dengan hak prioritas dan rekomendasi wajib, Otorita IKN memiliki kendali penuh atas penggunaan dan kepemilikan lahan.

Hal ini untuk mencegah spekulasi berlebihan dan memastikan pembangunan sesuai rencana induk.

Potensi Kenaikan Harga

Meskipun ada kontrol, minat tinggi terhadap IKN dan kepastian regulasi bisa mendorong kenaikan harga tanah, terutama di 9 WP strategis.

Status "wajib ditawarkan ke Otorita" bisa menjadi sinyal bahwa lahan tersebut sangat berharga bagi pembangunan kota masa depan.

Jika Otorita tidak mengambil, itu berarti mereka punya pertimbangan strategis, namun market mungkin melihatnya sebagai peluang.

Seleksi Ketat

Hanya transaksi yang memenuhi kriteria dan mendapatkan rekomendasi Otorita yang bisa berjalan, menyaring investor serius dan meminimalkan praktik ilegal.

Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen Otorita IKN untuk membangun tata kelola pertanahan yang tidak hanya progresif dan terintegrasi, tetapi juga berpihak pada kepastian hukum dan kepentingan jangka panjang.

IKN sebagai ibu kota masa depan, kini selangkah lebih dekat menuju transformasi kota yang inklusif dan berkelanjutan.