Kata Otorita, Antusiasme Investor ke IKN Luar Biasa

"Antusiasnya itu sebetulnya luar biasa," kata Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/09/2025).

Menurutnya, penting untuk menjaga minat investor dengan meyakinkan bahwa pemerintah juga fokus kepada proyek bakal ibu kota negara baru Indonesia itu.

"Yakinkan kepada investor bahwa keberlanjutan. Ini kan secara gesture anggaran kita lihat sendiri, pemerintah itu komit untuk memberikan anggaran melanjutkan pembangunan IKN," katanya melanjutkan.

Ajukan Tambahan Anggaran Rp 14,92 Triliun

Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk pembangunan IKN.

Bimo mengatakan, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk proyek skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) yang dimulai pada tahun 2025.

Adapun alokasi anggaran untuk Otorita IKN tahun 2025 adalah sebesar Rp 6,2 triliun. Sementara kebutuhan anggaran proyek mencapai Rp 20 triliun.

"Masih terdapat gap sebesar Rp 14,92 triliun. Gap tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Otorita IKN yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri PPN/Kepala Bappenas pada tanggal 14 Agustus 2025," jelasnya.

Dialokasikan untuk 4 Proyek

Bimo menjelaskan, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk empat proyek MYC.

Pertama adalah pembangunan gedung legislatif yakni kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan yudikatif atau Mahkamah Agung (MA) di IKN pada tahun 2025.

Pembangunan gedung dua lembaga tersebut menelan anggaran Rp 4,73 triliun.

"Kelompok pertama untuk melanjutkan paket pekerjaan pembangunan gedung dan akses di kawasan yudikatif dan legislatif dengan skema kontrak tahun jamak yang telah dimulai pada tahun 2025 dan akan berakhir pada tahun 2027 atau awal 2028," kata Bimo.

Selain gedung perkantoran legislatif dan yudikatif, Otorita IKN juga akan membangun hunian untuk anggota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dua lembaga tersebut, serta TNI/Polri pada tahun 2026 dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun (rusun).

"Untuk kelompok kedua, pembangunan hunian pendukung ekosistem yudikatif dan legisitatif yang baru akan dimulai pada tahun 2026 dengan skema kontrak tahun jamak membutuhkan anggaran sebesar Rp 4,42 triliun," ucapnya.

Kemudian, permohonan penambahan anggaran juga dilakukan untuk pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas dan utilitas kawasan yudikatif dan legislatif yang akan dimulai juga pada tahun 2026.

"Pembangunannya dilakukan dengan skema kontrak tahun jamak sebesar Rp 5,17 triliun," ujarnya.

Kemudian tambahan anggaran terakhir dilakukan untuk penataan kawasan di pusat pemerintahan beserta dukungan layanan sebesar Rp 600 miliar.