Purbaya Pastikan Duit Negara untuk IKN Tetap Mengalir

Hal ini menyusul penegasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN masih akan berlanjut, bahkan "lebih cepat lagi" pada tahun anggaran 2026.

Meskipun besaran pasti anggaran belum dirinci, pernyataan ini memberikan kepastian bagi kelanjutan proyek.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 6,3 triliun untuk IKN dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 yang sebesar Rp 4,7 triliun.

Fase Baru Pembangunan IKN

Pengalokasian dana APBN ini bukan hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga  menciptakan momentum.

Purbaya menjelaskan, tujuan utama dari investasi pemerintah ini adalah untuk menarik pihak swasta.

"Kami harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana," katanya, dikutip Kompas.com, Rabu (24/9/2025).

Artinya, pemerintah menggunakan APBN sebagai modal awal untuk membangun fondasi, menciptakan infrastruktur dasar, dan menunjukkan keseriusan proyek.

Setelah itu, diharapkan para investor swasta akan berbondong-bondong masuk, membawa modal dan inovasi untuk mengembangkan IKN lebih lanjut.

Pengembangan Kawasan

Meskipun anggaran tahunan untuk IKN terlihat menurun dari tahun-tahun sebelumnya, data menunjukkan adanya pergeseran fokus.

Total alokasi APBN untuk IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 75,8 triliun. Namun, pada RAPBN 2026, alokasi terbesar yakni Rp 5,71 triliun, ditujukan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis, sementara sisanya untuk dukungan manajemen.

Ini menandakan bahwa fase awal pembangunan infrastruktur fisik yang masif, seperti jalan dan gedung-gedung utama, sudah mulai bergeser ke fase pengembangan kawasan secara lebih holistik.