Akademisi Kaltim Desak Pemerintah Segera Eksekusi Riset Nuklir BATAN

Dalam diskusi publik interaktif bertajuk “Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo” di Balikpapan, Jumat (17/10/2025), para akademisi menilai nuklir bukan lagi opsi, melainkan solusi mendesak di tengah keterbatasan sumber daya fosil dan meningkatnya kebutuhan listrik.

Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi, menegaskan pengembangan potensi nuklir sangat penting untuk kelistrikan.

Hal ini didukung oleh bukti bahwa Kalimantan merupakan wilayah potensial untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) karena kondisi geologinya relatif aman dari gempa.

"Kalimantan Barat juga memiliki cadangan uranium yang memenuhi kriteria keekonomian untuk proyek PLTN nasional," ungkap Andi.

Senada dengan itu, Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menyebut energi nuklir sebagai solusi manusiawi karena menjanjikan listrik murah dan rendah emisi.

Bahkan, Purwadi mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan hasil riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang sudah sangat maju, terutama pada teknologi small modular reactor (SMR) generasi keempat yang dinilai lebih aman dan efisien.

"BATAN itu seperti orang yang disuruh latihan tinju, tapi enggak pernah naik ring. Hasil riset teman-teman BATAN itu sudah sampai tembus plafon risetnya," kata Purwadi.

Dia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera go nuclear sebagaimana pernah dicita-citakan oleh Presiden Soekarno sejak 1965.

Tata Kelola dan Risiko Tinggi Jadi Kunci

Meskipun keunggulan biaya produksi nuklir lebih murah seperti diakui pakar kebijakan publik Unmul, Saipul, namun dia mengingatkan perlunya tata kelola yang matang dan standar keamanan yang ketat.

"Dari sisi biaya produksi memang lebih murah, tapi biaya risikonya dan mitigasinya lebih tinggi. Misalnya kebocoran uranium dan dampak lingkungan, itu berbahaya,” tegas Saipul.

Ia menekankan,Indonesia harus bersinergi dengan negara-negara G20 yang berpengalaman untuk memperkaya teknologi dan meningkatkan keselamatan.

Pertimbangan lain adalah ketersediaan bahan baku, apakah Indonesia memiliki bahan baku sendiri atau masih harus impor.

Dukungan ke arah ini sudah terlihat dari Kementerian ESDM yang sedang mengebut penyelesaian draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir (NEPIO), yang ditargetkan rampung tahun ini sebagai dasar eksekusi PLTN pertama di Tanah Air.

Elektrifikasi Desa: Hilirisasi Energi

Di sisi lain, para akademisi ini juga menyambut positif target pemerintah membangun jaringan listrik menjangkau 5.700 desa pada tahun 2030.

Target ini mereka nilai realistis dan merupakan wujud nyata swasembada energi yang harus menyentuh level pengguna akhir (end user).

Joko dan Saipul sepakat, elektrifikasi desa adalah wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan energi berdasarkan empat indikator utama: availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

Ketersediaan listrik di desa juga krusial karena saat ini setara dengan kebutuhan pendidikan dan akses internet, pilar penting bagi transformasi digital.

Kendati demikian, Purwadi mengingatkan bahwa PLN, sebagai public service, harus berani berinvestasi lebih besar di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) tanpa menunggu intervensi swasta, agar cita-cita pemerataan energi bisa terwujud.

Dengan dorongan mengimplementasikan energi nuklir sebagai solusi jangka panjang dan fokus pada pemerataan listrik desa sebagai solusi jangka pendek, pemerintah ditantang untuk membuktikan bahwa swasembada energi nasional adalah agenda yang terencana, transparan, dan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.