Sah, Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif IKN Dimulai

Momen penandatanganan kontrak yang dilaksanakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Jumat (31/10/2025) ini menandai babak krusial dalam pembangunan IKN Tahap 2, sekaligus memperkuat komitmen IKN sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028.

Fase ini menegaskan pergeseran fokus dari pembangunan istana dan infrastruktur dasar menjadi pembangunan ekosistem lembaga negara.

Investasi Rp 3 Triliun

Secara teknis, penandatanganan kontrak yang disahkan meliputi dua paket pembangunan jalan pendukung kawasan Legislatif dan Yudikatif, serta satu paket Manajemen Konstruksi Induk.

Meskipun fokusnya adalah jalan, lingkup pekerjaannya mencakup infrastruktur super-kompleks yang menjadi fondasi IKN sebagai smart forest city.

Berikut rincian kontraknya:

Jalan Kawasan Yudikatif

• Nilai kontrak: Rp 1,9 triliun
• Panjang jalan: 6,418 kilometer
• Waktu pelaksanaan: Oktober 2025 hingga Desember 2027

Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A

• Nilai kontrak: Rp 1,1 triliun
• Panjang jalan: 5,399 kilometer
• Waktu pelaksanaan: Oktober 2025 hingga November 2027

Total Investasi Konstruksi Jalan Rp 3 triliun untuk total panjang jalan 11,8 kilometer.

Infrastruktur Bawah Tanah (MUT)

Jalan yang dibangun bukan sekadar aspal. Di dalamnya termasuk pemasangan Multi Utility Tunnel (MUT), infrastruktur Mekanikal Elektrikal (ME), jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, hingga dinding penahan tanah.

MUT memastikan semua kabel dan pipa tertanam rapi di bawah tanah, menjamin estetika dan keberlanjutan IKN sebagai kota bebas kabel semrawut.

Jaminan kualitas proyek datang langsung dari orang nomor satu di Otorita IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan standar tinggi yang harus dipenuhi oleh seluruh penyedia jasa.

“Ada tiga hal yang saya tegaskan untuk diperhatikan yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal tersebut,” ujar Basuki.

"Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat," Samsung Basuki.

Kehadiran Basuki di lokasi pembangunan secara real-time memastikan proyek berjalan efektif, efisien, terintegrasi, dan sesuai prinsip keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp 8,5 miliar.

Roadmap Tahap 2

Tiga paket yang baru ditandatangani ini merupakan bagian dari Batch 2 pembangunan IKN Tahap 2, yang merupakan Multi Years Contract (MYC) atau Kontrak Tahun Jamak 2025-2027.

Pada fase ini, Otorita IKN bergerak cepat dengan membuka tender besar-besaran, yang mencakup:

Dengan target seluruh pekerjaan Batch 2 dan supervisi dimulai pada akhir November 2025, IKN menunjukkan akselerasi luar biasa untuk mengejar target menjadi Ibu Kota Politik penuh yang berfungsi pada tahun 2028.

Dorong Minat Investasi dan Ekonomi Lokal

Pembangunan kawasan Legislatif (DPR/MPR/DPD) dan Yudikatif (MA/MK/KY) dinilai memiliki implikasi besar di luar aspek pemerintahan.

Kehadiran Lembaga Legislatif dan Yudikatif akan meningkatkan kepastian politik dan hukum di IKN, yang secara langsung mendorong minat investasi swasta dan asing.

Proyek-proyek ini membuka peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar Kalimantan Timur, baik melalui rantai pasok material, tenaga kerja, maupun penyediaan jasa pendukung, seperti UMKM yang menyediakan kebutuhan harian dan makanan bagi pekerja konstruksi.

Penandatanganan tiga paket infrastruktur ini adalah lonceng tanda dimulainya era baru, di mana fondasi fisik untuk kedaulatan politik bangsa mulai diletakkan kokoh di atas tanah Kalimantan.

Keywords SEO Potensial: IKN Tahap 2, , Basuki Hadimuljono IKN, , Ibu Kota Politik 2028, , KIPP IKN.