Reforma Agraria BBT di Sekitar IKN Jadi Acuan di Seluruh Indonesia

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi proyek acuan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi kini menjadi peta jalan yang siap diduplikasi.

Terbukti, Kantor Pertanahan (Kantah) Cianjur, Jawa Barat, baru-baru ini secara khusus melakukan studi banding ke PPU, Kalimantan Timur, untuk mempelajari mekanisme dan prosedur pelaksanaan Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Studi banding ini merupakan langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di wilayahnya, terutama pada 203 hektar lahan yang telah disediakan Badan Bank Tanah untuk RA di Cianjur.

PPU Menjadi Acuan Nasional

Wakil Kepala Divisi Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Syafran Zamzami, menjelaskan bahwa PPU dipilih sebagai lokasi benchmarking karena Badan Bank Tanah telah berhasil melaksanakan Reforma Agraria pertama kalinya dengan skema Hak Pakai di atas HPL.

"Benchmarking di sini (PPU) lantaran Badan Bank Tanah telah berhasil melaksanakan reforma agraria pertama kalinya dengan skema hak pakai di atas HPL. Tentunya studi banding ini guna menyeleraskan mekanisme serta prosedur pelaksanaannya sehingga dapat pula diwujudkan di seluruh Indonesia,” kata Syafran Zamzami di PPU, Kamis (4/12/2025).

Capaian ini bukan sekadar administrasi. Pada akhir September 2025, Badan Bank Tanah menandai tonggak bersejarah dengan penyerahan sertifikat Hak Pakai tahap I kepada 23 subjek Reforma Agraria.

Jumlah penerima sertifikat Hak Pakai ini telah mencapai 40 subjek dari total 129 subjek penerima. Seluruh proses legalisasi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2026.

Terealisasinya pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah tidak lepas dari sinergi dan dukungan kuat antara berbagai pihak.

Syafran menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kantah PPU, Kanwil BPN Kaltim, Bupati PPU selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dan Forkopimda setempat.

Sinergi ini memastikan bahwa proses legalisasi berjalan lancar, mulai dari verifikasi subjek dan objek yang melibatkan pemerintah daerah hingga penegakan hukum yang menjamin keamanan lahan.

Duplikasi model kolaborasi yang kuat ini menjadi fokus utama pembelajaran bagi Kantah Cianjur untuk menghadapi tantangan legalisasi di Jawa Barat.

Legalitas Sah, Kesejahteraan Berkeadilan

Penyerahan sertifikat Hak Pakai adalah manifestasi komitmen Badan Bank Tanah dalam menyediakan lahan untuk kepentingan Reforma Agraria. Namun, nilai dari sertifikat ini jauh melampaui kepastian hukum semata.

Syafran berharap dengan adanya penyerahan sertifikat ini masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kepastian hukum terkait dengan penggarapannya otomatis punya legalitas hukum yang sah.

"Hal ini sekaligus dipastikan penguasaan haknya, sehingga ke depan masyarakat punya kesempatan untuk mengembangkan aktivitasnya di atas lahan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dalam rangka ekonomi berkeadilan,” tambah Syafran.

Sertifikat Hak Pakai juga membuka peluang bagi para penggarap lahan untuk akses permodalan dengan menjadikannya sebagai agunan di perbankan.

Selain itu, masyarakat dapat dengan tenang mengembangkan perkebunan, pertanian, atau peternakan mereka tanpa khawatir akan klaim oknum.

Sertifikat Hak Pakai ini menjadi langkah awal menuju potensi peningkatan status menjadi Hak Milik setelah pengelolaannya terbukti baik dalam kurun waktu tertentu.

Dengan total 203 hektar lahan yang disediakan untuk Reforma Agraria di Cianjur, studi banding ini diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi di Jawa Barat, provinsi yang dikenal memiliki kerentanan tinggi terhadap sengketa pertanahan.

Pengalaman PPU memberikan pelajaran berharga bahwa keberhasilan reforma agraria di atas HPL sangat bergantung pada kejelasan mekanisme, ketegasan implementasi, dan yang terpenting, konsistensi sinergi antara BPN/ATR, Badan Bank Tanah, dan Pemerintah Daerah.

Jika model ini berhasil diterapkan secara efektif di Cianjur, hal itu akan menjadi batu loncatan untuk mewujudkan kepastian hukum tanah dan ekonomi berkeadilan di seluruh pelosok Indonesia.