Dominasi BUMN di IKN: WIKA Bangun Kompleks MPR dan DPR Rp 3,6 Triliun

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengukuhkan dominasinya di panggung konstruksi IKN dengan mengamankan dua kontrak pembangunan Kawasan Lembaga Tinggi Negara senilai total Rp 3,66 triliun.

Penugasan ini menempatkan WIKA di garis depan dalam merancang dan membangun infrastruktur yang akan menunjang aktivitas utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di ibu kota baru.

Penandatanganan kontrak yang menjadi bagian dari Tahap 2 pembangunan IKN, ini mencerminkan kepercayaan besar pemerintah terhadap kapabilitas BUMN konstruksi di tengah tuntutan kualitas, waktu, dan konsep keberlanjutan forest city IKN.

Dua kontrak jumbo yang diraih WIKA secara strategis mencakup kompleksitas struktural dan penataan kawasan yang komprehensif.

Kontrak I: Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II. Kontrak ini, dengan nilai pekerjaan mencapai Rp 1,96 triliun, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup pembangunan fisik inti hingga sistem utilitas kawasan:

Gedung Utama meliputi tiga gedung utama, termasuk pekerjaan struktur, arsitektur, Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEEP), dan interior.

Infrastruktur Kawasan mencakup pekerjaan geoteknik, lanskap, tata cahaya, penataan informasi dan rambu pengarah, serta perkerasan area jalan dan jembatan.

WIKA juga bertanggung jawab penuh menangani sistem air minum, air limbah, drainase, serta utilitas kawasan lainnya.

Sementara Kontrak II merupakan pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR serta Bangunan Pendukung.

Kontrak senilai Rp 1,70 triliun ini berfokus pada pembangunan Gedung utama MPR dan penataan kawasan di sekitarnya.

Lingkup pekerjaan ini dirancang untuk mendukung operasional lembaga negara sekaligus memastikan representasi yang agung dan modern sesuai citra pusat pemerintahan baru.

Komitmen Kualitas dan Keberlanjutan

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menegaskan bahwa penugasan ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan WIKA dalam berkontribusi pada pembangunan nasional.

"Kami berkomitmen menghadirkan konstruksi yang berkualitas, tepat waktu, dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan modern berkelas dunia,” ujar Agung.

Kontrak ini menuntut WIKA untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip green building dalam desain dan konstruksi.

Pembangunan sistem air limbah dan drainase yang komprehensif (tercantum dalam lingkup pekerjaan DPR II) sangat vital dalam mewujudkan visi IKN sebagai kota tanggap air dan lingkungan, memastikan infrastruktur legislasi dan yudikasi tidak hanya megah secara tampilan, tetapi juga berfungsi optimal secara ekologis.

Kontribusi WIKA yang Berkelanjutan di IKN

Dua kontrak ini menambah panjang daftar proyek strategis yang telah dan sedang dikerjakan WIKA di IKN, menegaskan peran sentral BUMN ini dalam pembangunan core area (KIPP).

Proyek-proyek WIKA lainnya mencakup spektrum infrastruktur kunci:

Konektivitas Jalan: Pembangunan Jalan Paket G di KIPP 1B–1C, Tol Sepinggan – Paket 1B, serta Tol IKN Segmen 3B-2 Kariangau–Tempadung. WIKA juga menangani pekerjaan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku di KIPP.

Sistem Utilitas Dasar: Pekerjaan Jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1 dan 3 KIPP IKN. Pekerjaan ini fundamental dalam menjamin aspek keberlanjutan dan kesehatan lingkungan di pusat pemerintahan.

Keterlibatan WIKA di berbagai sektor, mulai dari tol, jalan kawasan, hingga jaringan IPAL, menunjukkan kapabilitas multisektor perusahaan dan perannya sebagai BUMN yang menjadi motor percepatan pembangunan IKN.

Dengan komitmen investasi triliunan rupiah dan penugasan pada kawasan lembaga tinggi negara, WIKA berada di garis depan dalam memastikan IKN terwujud sebagai pusat pemerintahan modern yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai target.