Strategi BI Kaltim Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Tekan Ketergantungan Batubara

Namun, laju pembangunan masif seringkali diiringi risiko overheating ekonomi dan lonjakan inflasi, khususnya pada bahan pangan.

Di tengah tantangan ini, Kaltim mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik 2024 dan mampu menekan inflasi daerah hingga 1,47 persen (yoy) pada tahun 2024 atau turun drastis dari 3,46 persen pada 2023.

Kinerja positif ini tidak lepas dari implementasi inovatif Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang disinergikan dengan strategi yang bersifat preventif dan antisipatif, mengubah Kaltim menjadi acuan pengendalian inflasi daerah.

Inflasi Supply-Side Terkendali

Inflasi di daerah sendiri seringkali didorong oleh faktor supply-side (pasokan dan distribusi) yang berada di luar jangkauan instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

Untuk mengatasinya, BI Kaltim bersama TPID mengawinkan GNPIP dengan program lokal unggulan Deteksi Dini, Aksi Cepat, dan Harga Stabil (Sigap).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim Budi Widihartanto menuturkan, dalam skema GNPIP-Sigap, intervensi tidak lagi dilakukan secara umum.

Sebelumnya, Early Warning System (EWS) BI Kaltim secara rutin memetakan dan mendiagnosis penyebab spesifik kenaikan harga.

"Hasil diagnosis data yang kuat ini kemudian menjadi basis perumusan kebijakan daerah, memungkinkan pembagian peran yang jelas antar stakeholder dalam TPID," tutur Budi kepada Kompas.com, Rabu (10/12/2025).

Model kolaboratif ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah tekanan peningkatan permintaan, yang dipicu oleh lonjakan pekerja konstruksi IKN dan penyelenggaraan agenda-agenda besar macam MTQ Nasional, dan lain-lain.

Keberhasilan ini menegaskan model GNPIP Kaltim kini mampu mengatasi dampak volatilitas harga komoditas domestik dan global secara berkelanjutan dengan fokus pada penguatan pasokan.

Pertahanan Inflasi Berbasis AI

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, yang ditopang sektor industri, risiko peningkatan kebutuhan pangan dan biaya logistik, khususnya terkait IKN menjadi tantangan utama, mengingat Kaltim berkarakteristik sebagai daerah net konsumen. 

Menjawab tantangan ini, TPID Kaltim telah mengembangkan aplikasi Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau).

Aplikasi end-to-end berbasis Akal Imitasi (AI) dan Machine Learning (ML) ini mendorong pengendalian inflasi yang bersifat antisipatif dan preventif.

Adapun fitur utama Mandau Kaltim mencakup:

• Pragnosa Neraca Pangan: Mendorong 10 kabupaten/kota membuat prediksi neraca pangan berdasarkan konsep BAPANAS.
• Command Center: Mengolah data pragnosa untuk membantu perumusan kebijakan yang akurat (besaran intervensi, daerah pasokan, dan logistik).
• EWS Otomasi: Menyajikan sistem EWS yang diotomasi menggunakan ML, meningkatkan efektivitas dan akurasi data harga.

Keberhasilan pengembangan Mandau ini merupakan wujud sinergi kuat dari berbagai pihak, mulai dari Dinas Perdagangan/Pangan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Usaha Logistik (Bulog), Distributor, hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan PT Pos Indonesia/Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni).

Strategi Jangka Panjang 

Meskipun BI Kaltim tidak memiliki kontrol langsung atas kebijakan supply-side, langkah-langkah strategis untuk memperkuat pasokan terus dilakukan melalui GNPIP.

Di antaranya dengan pengembangan klaster pangan, penerapan teknologi pertanian modern seperti Drone Sprayer dan Digital Farming, serta demplot padi dalam konsep pertanian berkelanjutar atau Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 72,2 persen.

BI Kaltim juga aktif melaksanakan lebih dari 28 kegiatan publikasi dan imbauan untuk menjaga ekspektasi harga masyarakat tetap stabil, dan mencegah panic buying yang dapat menekan pasokan.

Intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), yang tercatat sebanyak 716 kali di wilayah kerja BI Kaltim, serta Operasi Pasar menjelang HBKN, juga dilakukan.

Senyampang dengan itu, untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan yang tidak lagi didominasi sektor ekstraktif, BI Kaltim proaktif mendorong diversifikasi.

Bersama akademisi dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), BI Kaltim mengidentifikasi komoditas non-ekstraktif potensial seperti biodiesel, oleokimia, dan biomassa.

Hasil kajian memproyeksikan ketergantungan pada sektor tambang akan menurun bertahap hingga 8 persen pada tahun 2045.

Melalui Regional Investor Relation Unit (RIRU) dan Peningkatan Pforiling Investasi Kalimantan Timur (Pikat), BI Kaltim berhasil menjaring 17 Letter of Intent (LoI) dan 1 MoU senilai sekitar 901 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 15,4 triliun pada tahun 2025, yang mayoritas didominasi proyek non-ekstraktif.

Tak hanya itu, penyaluran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), tercatat mencapai Rp 106,87 triliun per September 2025, yang fokus pada sektor unggulan berkelanjutan seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan.

Penurunan Pengangguran dan Kebangkitan UMKM

Kembali pada pembangunan IKN, Budi berpendapat, telah memberikan efek tular yang terukur di daerah penyangga.

Di sektor ketenagakerjaan, misalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Balikpapan mengalami penurunan signifikan dari 6,90 persen (2022) menjadi 5,22 persen (2024), diikuti tren serupa di Samarinda dan Provinsi Kaltim.

Sektor Konstruksi mencatat peningkatan penyerapan pekerja tertinggi sebanyak lebih dari 29.078 orang yang didorong oleh akselerasi IKN.

Sementara di sektor UMKM, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi akibat IKN. Program onboarding digital yang didukung BI mencatat peningkatan omzet rata-rata UMKM hingga 72 persen, serta peningkatan pendapatan kelompok subsisten mencapai 100 persen hingga 500 persen.

BI Kaltim juga bersinergi dengan Otorita IKN melalui Mahakam Investment Forum (MIF) untuk mempromosikan 80 persen pendanaan IKN yang berasal dari swasta/KPBU, serta memetakan potensi investasi kawasan penyangga Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Atas seluruh kinerja ini, kami memprakirakan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2026 akan berada pada rentang 4,50-5,30 persen (yoy)," ucap Budi.

Proyeksi optimistis ini ditopang oleh penambahan kapasitas refinery mink dan gas (migas) 50 barel per hari, dan potensi eksplorasi migas baru, serta percepatan konstruksi IKN untuk ekosistem Legislatif dan Yudikatif yang anggarannya 37 persen lebih tinggi dari 2025.

Selain itu, terdapat penurunan permintaan batubara China akibat transisi energi terbarukan dan prakiraan La Nina (cuaca basah) yang berisiko menurunkan produksi TBS.

Model kerja BI Kaltim dengan Pemerintah Daerah yang terstruktur, hingga ke tingkat kabupaten/kota terpencil, seperti High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), telah menghasilkan sinergi yang diakui secara nasional.

Hal ini dibuktikan dengan raihan total 9 Penghargaan Nasional di ajang TPID dan TP2DD Awards 2024-2025, termasuk Juara 1 TPID Provinsi Terbaik dan Juara 1 TP2DD Provinsi Terbaik.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BI Kaltim tidak hanya unggul dalam menjaga stabilitas makro, tetapi juga berhasil mentransfer keahlian dan memastikan program, seperti pembinaan UMKM dengan exit strategy yang terukur, berjalan berkelanjutan, menjadikan Kaltim percontohan ideal pembangunan ekonomi di tengah era disrupsi.