Menimbang Peluang Proyek Ambisius Kereta Lintas 3 Negara Menuju IKN

Proposal yang digulirkan oleh Menteri Transportasi Sarawak dan sebelumnya oleh perusahaan swasta Brunei, BrunEnergy, menawarkan janji konektivitas regional yang tak tertandingi.

Namun, di balik janji tersebut, tersembunyi tantangan geografis, finansial, dan birokrasi yang kompleks di pihak Indonesia.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyoroti bahwa realisasi proyek ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan domestik yang selama ini mengganjal pembangunan infrastruktur besar di luar Pulau Jawa.

"Sudah menjadi rahasia publik, pembangunan infrastruktur konektivitas di luar Pulau Jawa penuh dengan tantangan, tidak hanya soal dana, juga faktor geografis, dan kemauan kuat pemerintah," ujar Djoko kepada Kompas.com, Senin (15/12/2025).

Proposal Ambisius dan Urgensi Konektivitas IKN

Inisiatif pembangunan infrastruktur konektivitas berbasis rel ini dipicu oleh kesadaran bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai Ibu Kota baru harus memiliki aksesibilitas regional yang kuat.

Menteri Transportasi Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, mengajukan proposal jaringan rel yang akan menyambungkan wilayahnya ke jantung IKN.

Sebelumnya, perusahaan swasta Brunei, BrunEnergy, juga menunjukkan minat terhadap pembangunan ini, menunjukkan adanya kepentingan bisnis lintas batas yang kuat.

Kedua rencana ini, menurut Djoko, sangat mungkin untuk diintegrasikan, bahkan mendorong pihak Brunei dan Malaysia untuk bertindak sebagai investor utama.

"Mereka memiliki kepentingan nyata dalam membuka akses ke pusat administrasi dan ekonomi baru Indonesia, IKN," cetus Djoko.

Djoko juga menekankan, tantangan terbesar bagi proyek kereta lintas negara ini justru berada di sisi Indonesia, terutama di Kalimantan.

Pertama, adalah jarak yang ekstrem. Dari perbatasan Malaysia (Sarawak) menuju IKN, jarak tempuh diperkirakan lebih dari 1.700 kilometer, dihitung dari titik terjauh. Sementara dari Brunei ke IKN mencapai lebih dari 2.600 kilometer.

Kedua, kondisi geografis sulit, di mana jalur yang akan dilewati bukan jalan biasa. Kawasan tersebut masih didominasi hutan lindung, perbukitan berbatu, dan jalur perbatasan yang sulit seperti di sekitar Malinau, di mana terdapat jurang yang memerlukan biaya konstruksi luar biasa besar.

Djoko membandingkan kesulitan ini dengan proyek rel yang lebih pendek di Indonesia, "Bangun rel kereta di Aceh saja yang cuma 60 kilometer, enggak beres-beres, apalagi yang dari utara Borneo ke IKN yang ribuan kilometer itu".

Ia juga menyoroti lambatnya realisasi kereta api yang menghubungkan Bandara Sepinggan di Balikpapan ke IKN, sebuah jalur yang hanya 60 kilometer dan desainnya sudah matang.

"Hingga kini jalur kereta tersebut belum terbangun. Jika proyek 60 kilometer tertunda hingga 2029, proyek lintas negara yang menempuh ribuan kilometer akan jauh lebih berat," Dungkap Djoko.

Skema Pembiayaan dan Dukungan Pemerintah 

Masalah utama dalam proyek infrastruktur besar di luar Jawa adalah pendanaan. Menurut Djoko, skema pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seringkali sulit diwujudkan untuk proyek infrastruktur berbasis rel.

Jika Indonesia tidak bergerak, peluang investasi akan terbuka bagi negara lain. Namun, Djoko memberikan peringatan jika ada ketertarikan China yang harus dipertimbangkan matang-matang.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus melihat proyek ini dari kacamata long-term investment dan regional development, bukan hanya keuntungan sesaat.

"Jika tujuan utama adalah pengembangan Kalimantan dan meredistribusi populasi dari Jakarta, maka pembangunan infrastruktur rel harus diutamakan," imbuh Djoko. 

Mengenai koordinasi di pihak Indonesia, Djoko menegaskan, lembaga yang paling kompeten untuk memimpin proyek lintas negara ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Meskipun IKN adalah tujuan akhir (terminus) dari jaringan rel tersebut, peran Otorita IKN hanya terbatas pada wilayah kota administratif.

"Jaringan rel yang melintasi ribuan kilometer dari perbatasan hingga Kaltim harus berada di bawah koordinasi teknis dan regulasi Kemenhub," tandas Djoko.

Mimpi kereta lintas tiga negara di Borneo merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai regional hub dan merealisasikan pembangunan Kalimantan secara masif.

Namun, agar ambisi ini tidak sekadar wacana, pemerintah harus menunjukkan komitmen politik yang kuat, mengatasi hambatan, dan segera memimpin kolaborasi dengan investor dari Sarawak dan Brunei.