Dua Negara Meminang IKN Bangun Kereta Trans-Borneo, Apa Kata Menhub?

Proyek prestisius yang diinisiasi oleh sektor swasta Brunei Darussalam, Brunergy Utama Sdn Bhd, dan aspirasi pemerintah Sarawak, Malaysia, direncanakan menembus jantung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, bagaimana posisi pemerintah Indonesia menanggapi "proyek impian" yang akan menghubungkan tiga kedaulatannegara  ini?

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait isu yang tengah viral di kancah regional tersebut.

Meski menyambut baik niat tersebut, Menhub menegaskan bahwa hingga saat ini, proposal resmi dari pihak Malaysia maupun Brunei belum mendarat di mejanya.

Terbuka, Namun Menunggu Hitungan Matang

Menhub mengonfirmasi bahwa pembahasan proyek jalur kereta lintas negara tersebut tampaknya masih berada di level komunikasi dengan Otorita IKN, belum masuk ke ranah kementerian teknis.

"Itu saya baru dengar memang ada semacam usulan dari Malaysia ya, dari Sarawak. Untuk kami sih dengan senang hati membahasnya. Apabila itu baik buat semuanya, kenapa tidak?," ujar Menhub, menjawab Kompas.com, Senin (22/12/2025).

Saat dikonfirmasi mengenai status dokumen perencanaan, Menhub secara eksplisit menyatakan bahwa proposal belum ada di meja Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Demikian halnya dengan kelayakan (feasibility) proyek tersebut, Menhub memilih untuk bersikap pragmatis.

"Kita lihat niatnya dulu, hitungannya bagaimana. Kita harus kaji dulu (analisis mendalam) hitungannya," tambahnya.

Proposal Brunergy Utama dan Ambisi Sarawak

Wacana kereta lintas negara ini bukan lahir dari ruang hampa. Ada dua motor utama di balik gagasan ini.

Pertama, Brunergy Utama yang merupakan perusahaan infrastruktur asal Brunei Darussalam. Mereka telah mempresentasikan visi bernama Trans-Borneo Railway.

Proposal mereka membayangkan jalur sepanjang 1.620 kilometer yang menghubungkan sisi barat Pontianak, Kalimantan Barat hingga sisi timur (IKN dan Samarinda), melewati wilayah Brunei dan negara bagian Malaysia, Sarawak dan Sabah.

Kedua, Kementerian Pengangkutan Sarawak melalui Menteri Transportasi Sarawak, Dato Sri Lee Kim Shin, secara konsisten mendorong konektivitas lintas batas.

Bagi Sarawak, jalur kereta menuju IKN adalah peluang ekonomi emas untuk integrasi logistik dan pariwisata di seluruh Pulau Kalimantan.

Tantangan Teknis dan Kedaulatan

Membangun jalur kereta yang menembus tiga negara di daratan Kalimantan memiliki kompleksitas yang jauh melampaui sekadar pembangunan infrastruktur biasa.

IKN sendiri dirancang sebagai kota global. Jalur kereta internasional akan menempatkan IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan Indonesia, tapi sebagai hub ekonomi Pulau Borneo.

Indonesia, Malaysia, dan Brunei memiliki standar teknis perkeretaapian yang berbeda seperti lebar rel atau gauge.

"Dan penyelarasan ini membutuhkan investasi besar," kata pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno.

Tantangan berikutnya adalah geopolitik, di mana kreta ini melintasi perbatasan negara yang berarti melibatkan urusan bea cukai, imigrasi, dan karantina (BPIK) yang ketat.

Hitungan mendalam yang dimaksud Menhub mencakup bagaimana integrasi ini tidak mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

Selain itu, proyek ini membutuhkan biaya yang fantastis. Tanpa volume penumpang dan logistik yang terjamin dari IKN dan kota-kota besar Kalimantan lainnya, proyek ini berisiko mangkrak.

Menuju IKN: Dari Jalur Tol ke Rel Kereta

Sebelum isu kereta api ini menguat, Sarawak telah lebih dulu menginisiasi pembahasan pembangunan jalur tol lintas batas.

Integrasi infrastruktur ini dipandang perlu karena pembangunan IKN yang sangat masif memicu efek domino bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya, termasuk negara tetangga.

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini masih fokus pada pembangunan infrastruktur internal IKN, termasuk jalan tol, dan jalan bebas hambatan.

Namun, masuknya usulan internasional ini menunjukkan bahwa IKN telah memiliki daya tawar tinggi di mata investor global.