Apa yang Dikoreksi Prabowo Saat Kunjungan Perdana di IKN?

Jauh dari sekadar tinjauan seremonial, kehadiran sang Kepala Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu justru melahirkan serangkaian instruksi fundamental yang berfokus pada perbaikan desain dan optimalisasi fungsi.

Langkah ini menegaskan visi Presiden untuk mentransformasi IKN menjadi sebuah "Ibu Kota Politik" yang paripurna, efektif, dan efisien sebelum fajar 2028 menyingsing.

Koreksi Desain dan Fungsi

Dalam inspeksi mendalam yang dilakukan pada Selasa (13/1/2026), Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap cetak biru pembangunan kompleks eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Melalui kacamata seorang pemimpin yang mengutamakan pragmatisme strategis, Presiden Prabowo melakukan evaluasi kritis terhadap dua aspek krusial: estetika desain dan utilitas fungsi.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang mendampingi.

Prasetyo mengungkapkan bahwa evaluasi ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya megah secara visual, tetapi juga tepat guna dalam menopang birokrasi masa depan.

"Tadi pagi Bapak Presiden mendapatkan update dari Kepala Otorita IKN berkenaan dengan progres pembangunan IKN. Masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama, mengenai desain, kedua, mengenai fungsi. OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum diminta terus-menerus untuk memperbaiki," jelas Prasetyo, diwartakan Antara.

Sinkronisasi antara gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif diupayakan agar memiliki alur kerja (workflow) yang terintegrasi, memangkas birokrasi jarak, dan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Target 2028

Percepatan menjadi kata kunci dalam arahan Presiden Prabowo. Target penyelesaian infrastruktur utama pada tahun 2028 untuk kebutuhan geopolitik agar segera menstabilkan pusat gravitasi politik Indonesia di Kalimantan.

Prasetyo menekankan bahwa penekanan Presiden sejak awal kepemimpinannya adalah memastikan fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif menjadi prioritas utama.

Hal ini dilakukan agar trisula kekuasaan (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) dapat segera beroperasi secara simultan di satu kawasan, mempertegas legitimasi IKN sebagai pusat komando tunggal Republik Indonesia.

Di sisi lain, orkestrasi pembangunan IKN tetap berpegang pada prinsip smart city yang humanis.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan perspektif akademik mengenai pentingnya integrasi teknologi yang tidak meninggalkan aspek keberlanjutan.

Menurut AHY, kecanggihan teknologi di IKN harus bermuara pada kualitas hidup manusia dan kelestarian ekologi.

"IKN dirancang sebagai kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat kepada manusia. Karena itu, orkestrasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh ekosistem pembangunan berjalan selaras," ungkap Menko AHY.

Konsep ini memastikan bahwa koreksi desain yang diminta oleh Presiden tetap selaras dengan komitmen global terhadap Green Building dan tata kelola pembangunan yang inklusif.

Visualisasi Presiden yang menginap di hotel bintang lima IKN dan memantau progres pembangunan menggunakan kendaraan produksi dalam negeri, mempertegas sentimen nasionalisme dalam pembangunan megaproyek ini.

IKN kini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah laboratorium inovasi nasional di mana setiap desain dikoreksi demi fungsi, dan setiap fungsi dioptimalkan demi kemajuan bangsa.