Gibran Berkantor di IKN Tahun Ini, Basuki: Baru Persiapan

“Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan,” ujar Basuki usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, Basuki mengaku berharap rencana tersebut dapat terealisasi, mengingat kesiapan infrastruktur di IKN dinilai sudah memadai.

“Kalau saya dari otorita (OIKN), rumah saya sekarang di sana. Jadi, saya sih berharap itu terjadi, karena kan beliau benar-benar akan berkantor di sana,” tambahnya.

Dia menyebutkan, peluang Wakil Presiden mulai berkantor di IKN pada tahun ini terbuka, seiring dengan kesiapan gedung dan fasilitas pendukung.

“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi,” ucap Basuki.

Selain itu, fasilitas penunjang seperti furnitur juga disebut telah tersedia, meskipun masih bersifat sementara.

Basuki menambahkan, sebagian staf Wakil Presiden juga disebut telah mulai melakukan persiapan untuk mendukung aktivitas kerja di IKN.

“Sudah beberapa dari sana,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Periode 2014-2024 tersebut.

Basuki menambahkan, Otorita IKN terus melakukan berbagai persiapan guna mendukung operasional pemerintahan di ibu kota baru, termasuk kesiapan fasilitas bagi pimpinan negara dan jajaran pendukungnya.

Isu Gibran Berkantor di IKN Didorong DPR

Bocoran terkait akan berkantornya Gibran ini juga disampaikan Basuki saat Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menanyakanna dalam Raker maupun RDP tersebut.

"Saya kira iya karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapann-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera," jawab Basuki.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus meminta agar Gibran dan para menteri mulai berkantor di IKN.

Deddy menilai, hal ini perlu agar bangunan di IKN segera dimanfaatkan agar tidak rusak karena tidak dipakai.

Dia juga mengusulkan, sejumlah kementerian mulai menempatkan pejabatnya bekerja dari IKN secara bergiliran.

"Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta," tandas Deddy.