Arahan Prabowo: IKN Lanjut, Kompleks Lesgilatif dan Yudikatif Tuntas 2028

Presiden Prabowo Subianto secara tegas memberikan arahan agar pembangunan simbol kedaulatan demokrasi yakni kompleks Legislatif dan Yudikatif tetap digeber tanpa interupsi.

Langkah ini merupakan sinyal kuat komitmen Pemerintah kepada pasar dan dunia internasional akan keberlanjutan struktur kenegaraan dengan target rampung 2027-2028.

Kepastian berlanjutnya proyek ini ditegaskan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Saat meninjau lokasi pembangunan pada Sabtu (11/04/2026), pria yang akrab disapa Pak Bas ini menepis keraguan publik mengenai potensi penghentian proyek akibat kebijakan efisiensi fiskal.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” tegas Basuki.

Pernyataan ini menjadi "jaminan keamanan" bagi para kontraktor dan investor bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menuntaskan ekosistem inti pemerintahan (KIPP) agar fungsi legislasi dan peradilan bisa segera bermigrasi ke Kalimantan Timur.

Simbol Demokrasi dan Keadilan

Pembangunan di dua kawasan strategis ini adadalah untuk menciptakan ruang kerja yang representatif bagi para wakil rakyat dan penjaga konstitusi.

Berikut rinciannya:

1. Kawasan Legislatif

Proyek ini mencakup lima gedung utama yang akan menjadi pusat syaraf politik Indonesia, yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna dirancang sebagai jantung kegiatan dengan kapasitas masif hingga 1.579 orang.

Progres saat ini sedan dalam proses penyempurnaan desain dan menunggu ketuk palu persetujuan dari Presiden Prabowo.

Untuk mendukung mobilitas antargedung, jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer kini tengah disiapkan setelah tahapan pembersihan lahan rampung.

2. Kawasan Yudikatif

Pembangunan lembaga peradilan dibagi menjadi dua paket besar:

Paket Pertama: Fokus pada kemegahan Gedung Mahkamah Agung yang dilengkapi dengan Plaza Keadilan sebagai ruang publik sekaligus simbol transparansi hukum.

Paket Kedua: Pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi dan fasilitas masjid kawasan.

Area ini akan didukung oleh jaringan jalan kawasan yang lebih luas, mencapai 8 kilometer, untuk memastikan aksesibilitas yang mumpuni.

Perpipaan Bawah Tanah dan Embung

Untuk mendukung kedua kompleks tersebut, pemerintah tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang merusak estetika kota.

Seluruh jaringan perpipaan air minum kini tengah diintegrasikan melalui Multi-Utility Tunnel (MUT).

Ini adalah terowongan bawah tanah multifungsi yang memastikan tidak akan ada lagi galian kabel atau pipa di masa depan yang merusak aspal jalan.

Dari sisi ketahanan lingkungan, penguatan infrastruktur air dilakukan melalui pembangunan Embung EC-08 dan Kolam Retensi TR01.

Fasilitas ini dianggap sebagai instrumen vital pengendali banjir dan cadangan air baku bagi kawasan inti pusat pemerintahan.