Kunjungi IKN, PPB Tertarik Berkolaborasi

Hal ini menyusul United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) melakukan kunjungan strategis ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Senin (13/4/2026).

Langkah ini menandai fase transisi dari pembangunan fisik menuju pengakuan stabilitas oleh komunitas internasional.

Kunjungan ini dipimpin oleh Security Adviser and Representative of UNDSS to Indonesia and Timor-Leste, Allan Mendoza.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keselamatan seluruh entitas PBB di dunia, kehadiran UNDSS adalah indikator krusial.

PBB tidak hanya melihat IKN sebagai proyek infrastruktur, tapi sebagai calon pusat diplomatik yang harus memenuhi standar keamanan global.

Mendoza menegaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari survei komunitas diplomatik tahun lalu.

Respons terbuka dari Otorita IKN menjadi sinyal positif bagi badan-badan PBB lainnya untuk mulai memproyeksikan kehadiran mereka di Kalimantan.

PBB tertarik dengan berbagai perkembangan yang terjadi di IKN. Salah satu latar belakang kunjungan tersebut adalah untuk menindaklanjuti survei yang dilakukan diplomatic community tahun lalu.

"Dan, ternyata Otorita IKN sangat membuka pintu bagi UN untuk hal ini, akan kami sampaikan kabar itu. Harapannya, perwakilan kami yang lainnya dapat berkunjung ke sini juga ke depan," ujar Allan.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa progres pembangunan tetap pada jalurnya. IKN didesain dengan visi jangka panjang yang terbagi dalam lima tahap hingga tahun 2045.

Fokus saat ini adalah penguatan sektor inti sebelum merambah ke fungsi-fungsi kenegaraan yang lebih kompleks.

Poin penting dalam pertemuan ini adalah kesiapan lahan dan infrastruktur bagi lembaga internasional.

Dengan rampungnya perkantoran eksekutif, fokus selanjutnya bergeser pada penyediaan ruang bagi lembaga legislatif dan yudikatif.

Basuki menyampaikan rencana pembangunan IKN yang terdiri dari lima tahap dari tahun 2022 hingga 2045.

"Saat ini, kita telah bersiap untuk menyelesaikan segala pembangunan di sektor inti pusat pemerintahan perkantoran. Di tahun mendatang, kami akan berfokus pada pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang sudah kita mulai dari sekarang," terang Basuki.