Basuki Tegaskan Proyek Legislatif-Yudikatif IKN Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung.

Menurut dia, proyek pembangunan gedung lembaga negara tersebut tetap menjadi prioritas dan terus berjalan sesuai rencana.

"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki, dikutip dari keterangan resmi, Senin (13/04/2026).

Pembangunan kawasan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN sendiri ditargetkan rampung pada 2027-2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan Kawasan Legislatif

Pada kawasan legislatif, pembangunan direncanakan meliputi sejumlah gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden.

Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga disiapkan untuk mendukung konektivitas antar-bangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan.

Pembangunan Kawasan Yudikatif

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung MA beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.

Adapun paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini akan dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.

Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN.