Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Jokowi Memulai, Prabowo Menuntaskan, Ketua MPR: IKN Harus Lanjut

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, tidak menyembunyikan rasa terkejutnya saat meninjau langsung lahan pembangunan kompleks legislatif.

Didampingi jajaran Wakil Ketua MPR seperti Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Edy Soeparno, Hidayat Nur Wahid, serta Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, Muzani melihat perbedaan kontras dibandingkan kunjungan terakhirnya pada akhir 2024.

IKN sendiri dimulai pembangunannya pada 2022 yang ditandai peletakan tanah dan air dari 38 provinsi seluruh Indonesia di Titik 0 Kilometer.

Jika dua tahun lalu banyak fasilitas negara masih berupa rencana di atas kertas, kini strukturnya telah berdiri tegak.

Masjid IKN, rumah jabatan menteri, dan infrastruktur penunjang lainnya menunjukkan kemajuan pembangunan signifikan.

"Kita dikagetkan oleh penjelasan Pak Basuki. Progres pembangunannya begitu cepat. Jika sudah mencapai tahap ini, IKN harus terus dilanjutkan tanpa ragu," tegas Muzani.

Pernyataan ini menegaskan posisi MPR bahwa proyek strategis nasional ini telah melewati titik no return.

Jokowi Memulai, Prabowo Menuntaskan

Muzani menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada aspek estetika yang mencerminkan arsitektur Nusantara.

Pemerintahan saat ini memastikan bahwa gedung-gedung pemerintahan tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi representasi visual dari kemajuan ketatanegaraan Indonesia.

Gedung Legislatif (MPR, DPR, DPD), saat ini desainnya telah disetujui Presiden Prabowo. Sementara gdung Yudikatif (MA, MK), lahannya siap bangun dengan target penyelesaian dua tahun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut optimisme legislatif dengan target yang terukur.

Sosok yang akrab disapa Pak Bas ini memastikan bahwa pembangunan Gedung Sidang Paripurna MPR serta kantor staf legislatif akan rampung dalam dua tahun ke depan.

"Pembangunan gedung sidang paripurna dan kantor staf MPR, DPR, serta DPD saya selesaikan dalam waktu dua tahun ini. Lahan sudah siap sepenuhnya," ujar Basuki.

Selain infrastruktur, fokus Otorita IKN saat ini adalah manajemen sumber daya manusia.

Basuki berencana segera menghadap Presiden untuk mengonsultasikan skema pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diproyeksikan mulai berjalan tahun ini atau tahun depan.

Garis Waktu Strategis IKN (2026-2028)

Kehadiran MPR sebagai lembaga negara pertama yang mendarat di Bandara Internasional Nusantara IKN menjadi simbol validasi bahwa gerbang dan aksesibilitas ibu kota baru telah terbuka.

https://ikn.kompas.com/read/2026/04/20/210956887/jokowi-memulai-prabowo-menuntaskan-ketua-mpr-ikn-harus-lanjut

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com