Otorita Gandeng PHDI, Kawal Pembangunan Pura Nusantara IKN

Otorita IKN secara resmi mengintegrasikan rencana induk pembangunan rumah ibadah umat Hindu melalui sinergi regulasi bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Prajaniti Hindu Indonesia.

Skenario tata ruang ini dimatangkan dalam pertemuan koordinasi teknis di Kantor Otorita IKN, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (18/6/2026).

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.

Fokus utama penataan kawasan ditekankan pada ketepatan penentuan lokasi konstruksi Pura IKN serta penyediaan alokasi lahan khusus untuk sarana pendidikan keagamaan terpadu di dalam delineasi ibu kota baru.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan, pemenuhan hak beragama dan pelestarian tradisi budaya lokal merupakan pilar yang tidak terpisahkan dari pembentukan identitas fisik Nusantara.

Guna menghindari kesalahan teknis di lapangan, Otorita IKN menerapkan prinsip kehati-hatian struktural serta menjamin kepastian izin pemanfaatan ruang.

Otorita IKN sangat menghargai budaya, tradisi, dan agama, karenanya saya sangat berhati-hati dalam urusan rumah ibadah ini.

"Tentu kami akan senantiasa berkoordinasi dengan Dirjen Bimas Hindu dan PHDI. Adapun terkait area untuk tempat pendidikan, kami akan usahakan carikan lokasinya," ujar Basuki. 

Perencanaan Pura IKN

Keterlibatan lembaga keagamaan dalam cetak biru kawasan religi IKN telah berjalan sejak fase awal perancangan wilayah makro.

Struktur fungsional PHDI tercatat aktif memberikan arahan teknis kepada Dewan Juri Lomba Desain Pura IKN hingga mengawal proses negosiasi posisi geografis bangunan agar selaras dengan konsep teologi tata ruang Hindu.

Ketua Sabha Walaka PHDI, Kolonel TNI (Purn) I Nengah Dana, menjelaskan bahwa keterlibatan aktif ini merupakan bentuk kemitraan strategis yang ajeg antara umat dan pemerintah sepanjang 67 tahun berdirinya majelis.

Sinergi ini diperlukan agar pembangunan fisik rumah ibadah memiliki kesesuaian dengan regulasi tata kota modern sekaligus mempertahankan kaidah arsitektur suci tradisional.

Pimpinan Tertinggi Majelis Sabha Pandita, Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba, mengingatkan pentingnya komunikasi dua arah yang konsisten antara otoritas pengembang dan representasi umat dalam mengawal eksekusi proyek di lapangan.

“Dalam kekawin Ramayana disampaikan, bahwa Pemerintah dan Pendeta wajib saling mengisi untuk kesejahteraan masyarakat,” pesan Ida Dharma Adhyaksa dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh unsur pimpinan Prajaniti Indonesia dan perwakilan PHDI daerah se-Kalimantan Timur.

Pengadaan Lahan Pendidikan 

Selain pemenuhan fasilitas ritual, Otorita IKN merespons usulan pengadaan lahan khusus untuk sektor pendidikan keagamaan yang diajukan oleh Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia, KS Arsana.

Penyediaan ruang pendidikan ini diproyeksikan untuk menampung kebutuhan pemukim baru seiring dengan gelombang perpindahan aparatur sipil negara dan pekerja profesional ke wilayah inti pemerintahan.

Strategi pengelolaan kawasan religi di IKN diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang mandiri secara fungsi ekonomi dan sosial, tanpa memicu pertumbuhan acak yang merusak tata hijau kota.

Penentuan titik koordinat lahan sekolah dan pura wajib mengacu pada interkoneksi transportasi publik terpadu agar mudah diakses oleh populasi harian.

Secara historis, pemilihan wilayah Kutai dan Penajam Paser Utara sebagai pusat peradaban baru memiliki keterikatan spiritual yang kuat dengan rekam jejak kerajaan Hindu tertua di Nusantara.

Kehadiran fasilitas suci modern di kawasan ini ditargetkan mampu menghidupkan kembali narasi sejarah masa lalu yang dikemas dalam standardisasi infrastruktur kota pintar masa depan.