Kutai Barat Gelontorkan Rp 214,7 Miliar Demi Jadi Lumbung Pangan IKN

Langkah ini diambil sebagai strategi memutus ketergantungan ekonomi daerah dari sektor pertambangan, sekaligus memposisikan Kutai Barat sebagai lumbung pangan utama penopang kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan kini menjadi pilar prioritas daerah.

"Melalui alokasi anggaran Rp 214,7 miliar pada 2026, Kutai Barat tidak hanya mengejar kemandirian pangan, tetapi juga menargetkan diri menjadi lumbung pangan strategis bagi kawasan IKN," ujar Frederick Edwin di Sendawar, dikutip dari Antara, Senin (9/11/2026).

Peningkatan investasi di sektor agraria ini dilatarbelakangi oleh capaian produksi padi Kutai Barat yang tercatat sebesar 3.074,94 ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2025.

Angka tersebut dinilai masih berada di bawah potensi daerah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Timur.

Kendati demikian, tren pertumbuhan produksi tanaman pangan setempat terus menunjukkan grafik positif, yakni naik 4,49 persen pada 2025.

Pemkab mematok target kenaikan produksi berlanjut hingga 5,0 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027.

Fokus anggaran dan modernisasi infrastruktur

Alokasi dana sebesar Rp 214,7 miliar tersebut difokuskan untuk mengurai simpul kendala infrastruktur pertanian di wilayah pedalaman.

Dana publik ini disalurkan untuk serangkaian program prioritas perbaikan jaringan irigasi serta pembukaan jalan usaha tani, cetak sawah baru dan pembukaan lahan produktif, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, dan penyediaan bibit unggul dan pupuk bersubsidi secara merata.

Edwin menjelaskan, modernisasi sektor pangan disiapkan agar Kutai Barat tidak sekadar menjadi penonton di tengah masifnya pembangunan kawasan ibu kota baru, tetapi mampu memasok kebutuhan komoditas harian secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain menggenjot kapasitas produksi, program penguatan pertanian ini diintegrasikan langsung dengan agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pedalaman.

Sebanyak 172 kepala keluarga (KK) yang tersebar di lima kampung disasar untuk menerima paket stimulan, meliputi bantuan pembukaan lahan, bibit sawit unggul, pupuk, hingga herbisida. Skema ini dirancang untuk mengubah pola ketergantungan warga menjadi pelaku ekonomi produktif.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi buruh di kebun milik perusahaan besar, tetapi mampu mengelola lahan sendiri secara mandiri dan produktif agar pendapatan keluarga meningkat dan kemiskinan ekstrem di pedalaman dapat terus ditekan," tegas Edwin.