Lahan Bermasalah 2.086 Hektar IKN dalam Proses Penilaian KJPP

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) masih melakukan proses penilaian sisa lahan seluas 2.086 hektar yang belum dibebaskan.

Lahan tersebut berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur. 

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sisa lahan tersebut belum dapat dibebaskan, karena masih ada komplikasi masalah.

Baca juga: Tahukah Anda Luas Tanah Istana Garuda dan Istana Negara di IKN?

"Masih ada masyarakat di sana, itulah mengapa hari ini masih dalam proses tahapan penilaian kembali, ini dilakukan dan dikelola secara langsung oleh tim terpadu yang dimotori OIKN," ungkap AHY menjawab Kompas.com, Jumat (11/10/2024).

Dia berharap, tak lama lagi status lahan tersebut sudah dapat dipastikan, karena saat ini sedang proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), termasuk identifikasi dan inventarisasi.

Pada saatnya nanti akan diajukan dan ditetapkan besaran nilai lahan tersebut oleh KJPP, sehingga masyarakat juga merasa terpuaskan.

"Tidak ada pihak yang merasa dirugikan di sini, baik masyarakat dan juga pemerintah. OIKN juga tidak terhambat untuk bisa melanjutkan pembangunan IKN," imbuh AHY.

AHY menuturkan, komplikasi masih terdapat di area pengembangan Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A, 6B, dan juga di area pengendali banjir Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Baca juga: Istana Negara dan Istana Garuda IKN Bersertifikat Hak Pakai

"Sebetulnya ini yang masih tersisa, tetapi yang lainnya tentunya kami akan terus mengawal untuk proses lanjutannya. Sehingga pembangunan kawasan perkantoran, termasuk berbagai fasilitas pendukung juga bisa diselesaikan dengan baik," tambah AHY.

Hal senada dikatakan Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan.

"Insyaallah mudah-mudahan akhir tahun ini proses pembebasan tanah JBH Seksi 6A dan 6B tuntas. Termasuk JBH Seksi 5B juga," ucap Danis.

Saat ini, proses pembayaran akan dilakukan untuk lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi pembangunan JBH IKN sepanjang 13,1 kilometer tersebut.

Untuk diketahui, luas lahan IKN yang telah dilepas dari kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencapai sekitar 36.150 hektar.

Sekitar 34.000 hektar di antaranya sudah dibebaskan dengan status clean and clear, alias tidak ada masalah lagi.