Penjualan Kendaraan Bermotor Kaltim Melesat 100 Persen Sejak Ada IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melesat 100 persen sejak ada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

"Kehadiran IKN sudah pasti mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim meningkat secara year on year, yang berdampak pada jumlah penjualan kendaraan bermotor," ujar Ismiati.

Baca juga: IKN Dorong Investasi di Balikpapan Tembus Rp 16 Triliun hingga September

Menurut Ismiati, sebelum ada IKN, penjualan kendaraan bermotor mencapai hanya 12.000 unit per bulan. Setelah IKN, angka ini meroket menjadi 24.000 per bulan.

Tak hanya penjualan, pungutan pajak kendaraan bemotor (PKB) pun berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk semakin mengoptimalisasi pungutan PKB dan juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov Kaltim menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 10 kabupaten/kota di Balikpapan, Kamis (17/10/2024).

Opsen PKB dan BBNKB ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu komponen anggaran Pemprov Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pembangunan di seluruh wilayah.

PKB dan BBNKB merupakan bagian dari opsen atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan atas pajak terutang selain Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang akan berlaku secara efektif 5 Januari 2025.

Baca juga: Butuh Rp 2 Triliun, Balikpapan Tawari Asing Bangun Proyek Desalinasi

"Namun, sebelum itu berlaku, kami harus menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu, seperti Informasi dan Teknologi (IT), regulasi, dan kebijakan lainnya dalam rangka pemungutan, dan tak kalah penting adalah strategi kolaborasi kita mengoptimalkan pajak itu," tutur Ismiati.

Menurutnya, opsen ini sangat penting dalam rangka perimbangan keuangan yang mendukung pembangunan.

Semakin bagus pungutan PKB di Pemrov Kaltim tentu dampaknya terhadap opsen PKB yang diterima kabupaten/kota semakin meningkat.

Adapun estimasi opsen dari PKB tahun 2025 adalah senilai Rp 660 miliar dari target Rp 1 triliun.

Sementara estimasi opsen dari NNKB tahun 2025 sebesar Rp 1,050 triliun dari target Rp 700 miliar.