Meski Infrastruktur Melambat, Pemprov Kaltim Yakin Wisata IKN Diminati

Dengan APBD Kaltim yang mencapai Rp 25 triliun, jika dikelola dengan baik akan membuat masyarakat sejahtera.

"Saat ini, penggunaan APBD tidak terpola dengan baik," katanya.

Purwadi menyoroti APBD agar tidak banyak digunakan untuk alokasi belanja operasional pemerintahan, dan mesti diperbesar pada porsi kepentingan publik, sehingga hal tersebut menggambarkan sistem tata kelola pemerintah yang sehat.

Menurutnya, alokasi APBD seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan 20 persen, pertanian 10 persen, ekonomi kreatif dan pariwisata 10 persen.

Sisanya untuk infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan sosial, hingga belanja operasional pemerintah.

"Kaltim akan terus berkembang jika tata kelola pemerintahannya baik," tuntasnya.