Pembangunan Ekosistem Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tuntas 2028

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur yang mendukung ekosistem eksektif, legislatif, dan yudikatif beserta sarana dan prasarana lainnya ditargetkan tuntas pada tahun 2028.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan target tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Dekat ALKI II dan Choke Point, IKN Harus Punya 13 Sarana Hankam

"Arahan Presiden Prabowo penyelesaian pembangunan IKN dibagi menjadi tahun 2025 dan tahun 2028," ujar Basuki saat kunjungan kerjan ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Kantor Kompleks Kementerian Koordinator 1 dan 2, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN)

"Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025," lanjut Basuki.

Sementara penyelesaian pembangunan gedung-gedung kantor untuk pemerintahan atau eksekutif, legislatif atau DPR/MPR, serta yudikatif atau Mahkamah Agung (MA) tahun 2028.

Baca juga: Rumah Menteri di IKN Bakal Ditambah, Total Jadi 48 Unit

Pada kesempatan yang sama, Basuki juga membocorkan informasi terkait badan usaha atau investor yang siap untuk melakukan groundbreaking ke-9.

Menurut dia, sudah ada beberapa investor yang akan melaksanakan prosesi peletakan batu pertama proyek pembangunan, namun sebelum itu harus melaporkan rencana dan kegiatan ini terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) masih dalam tahap penyelesaian konstruksi, Jumat (8/11/2024)

Basuki juga akan melaporkan progres pembangunan IKN sampai dengan November, baik pembangunan fisik maupun non-fisik.

Baca juga: Desember 2024, Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Berbadan Lebar

Sementara itu, hingga November ini, OIKN telah menerima lebih dari 500 letter of intent (LoI) atau surat pernyataan minat investasi dari para calon penanam modal.

"500 lebih, yang paling penting kan adalah LoI yang memang betul-betul untuk investasi ya, jadi yang kita proses LoI yang investasi," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono.

Artinya, minat investasi bukan hanya berasal dari badan usaha yang mau menanamkan modalnya di IKN, tetapi juga dari vendor atau kontraktor yang menawarkan jasa mereka.