Rudy Mas'ud Siap Realisasikan "Gratis Pol" dalam 100 Hari Pertama

NUSANTARA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, Rudy Mas'ud, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan semua pihak setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan terkait sengketa Pilkada Provinsi Kaltim.

Ia pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan program-programnya, termasuk program unggulan "Gratis Pol" dalam 100 hari pertama, usai dilantik pada 20 Februari 2025 nanti.

"Insya Allah kemenangan ini pastinya bukan kemenangan pasangan Rudy-Seno saja. Tapi ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Kaltim. Dan kita punya program yang sama adalah inklusif, membangun Kaltim tanpa memandang suku, agama, etnis, bahkan gender, menuju generasi emas. Kaltim emas dan tentunya Indonesia emas," tutur Rudy kepada Kompas.com, Selasa (11/2/2025).

Rudy menegaskan, akan merangkul semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi membangun Kaltim.

Baca juga: Inflasi di Bawah Nasional, Ada Ruang Ekonomi Kaltim Tumbuh

Terlebih Kaltim merupakan lokasi di mana Ibu Kota Nusantara (IKN) berada, sehingga memiliki peran dan posisi strategis dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial.

Ia menyadari bahwa pembangunan Kaltim bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh masyarakat.

Terkait "Gratis Pol", Rudy menjelaskan program ini akan langsung digas pada semester awal pemerintahannya.

Program ini merupakan program unggulan pasangan Rudy-Seno yang mencakup tujuh pilar, yakni Sekolah Gratis hingga jenjang S-3, BPJS Gratis, Seragam Sekolah Gratis, Makanan Bergizi Gratis, Wifi Setiap Desa Gratis, DP Rumah Biaya Adminnya Gratis, dan Haji Dan Umroh Marbot Masjid Gratis (berlaku untuk semua agama ke tempat ibadah masing-masing).

Rudy percaya dengan APBD Kaltim yang lebih dari Rp 20 triliun setiap tahunnya mampu melaksanakan program yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Menurutnya, Gratis Pol yang fokus pada pendidikan akan mampu memutuskan rantai kemiskinan. Oleh karena itu, pendidikan ditempatkan pada posisi utama dan pertama. Dimulai dengan jenjang SMA, S1, S2, hingga S3.

Baca juga: Anggaran IKN Dipangkas, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Terpengaruh

"Jadi SMA, S1, S2, S3 itu semua sekolahnya gratis ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kaltim," jelas Rudy.

Program "Gratis Pol" juga mencakup pemberian pakaian gratis untuk anak-anak SMA, makan bergizi untuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah usia 2 tahun.

Adapun makan bergizi gratis untuk bayi di bawah usia 2 tahun ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kaltim, meskipun daerah ini kaya akan sumber daya alam.

Meski Provinsi Kaltim mengalami penurunan dari Tahun 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yaitu 23,9 persen menjadi 22,9 persen Tahun 2023 berdasarkan Survei kesehatan Indonesia (SKI), namun masih lebih tinggi dibandingkan prevalensi stunting Indonesia, yaitu 21,5 persen pada tahun 2023.

Untuk memastikan kelancaran program ini, Rudy akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan DPRD Provinsi Kaltim.