Pembangunan IKN Berlanjut Tahap II, 2.200 Pekerja Kembali Dilibatkan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres yang signifikan.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa sekitar 2.200 pekerja telah kembali dilibatkan dalam proyek pembangunan di IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan hal itu, usai acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025, di IKN, Jumat (15/2/2025).

Menurut Basuki, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga telah mengecek, bahwa ada 2.200 tenaga konstruksi untuk proyek perumahan di IKN yang bekerja.

Baca juga: Dukungan Internasional Mengalir untuk IKN, Investasi Siap Digelontorkan Usai Lebaran 2025

Sebelumnya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait anggaran, namun dengan adanya restrukturisasi, masalah tersebut telah terselesaikan dan para tenaga konstruksi dapat kembali bekerja.

"Memang kemarin ada missunderstanding. Tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran, sudah kembali lagi," ujar Basuki.

Terkait anggaran, Basuki menjelaskan, terdapat dua sumber anggaran pembangunan IKN, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.

"Jadi anggaran untuk pembangunan IKN itu ada dua. Satu di Kementerian PU, satu di OIKN," jelasnya.

Baca juga: Mengintip Bandara VVIP IKN yang Ditargetkan Rampung Maret 2025

Kementerian PU bertugas melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya pada Tahap I periode 2022-2024, dengan anggaran tersisa Rp 14,87 triliun.

Sementara Otorita IKN mengerjakan yang baru yakni Tahap II periode 2025-2029 yakni menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif.

Hal ini seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2028 nanti, IKN menjadi ibu kota politik.

Otorita IKN sendiri memiliki tiga skema pembiayaan untuk pembangunan IKN, yaitu yang bersumber dari APBN dan sudah disetujui Presiden sebesar Rp 48,8 triliun.

Kemudian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan dikerjakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya dengan nilai Rp 60,93 triliun.

Dan skema ketiga adalah investasi swasta murni untuk perkantoran dan lainnya sebesar Rp 6,9 triliun.

"Jadi 3 skema pembiayaan ini yang akan kami lakukan di IKN," pungkasnya.