Nilai Riil KPBU Sektor Perumahan di IKN Tergantung Hasil Tender

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Baca juga: Raja Properti Surabaya Pakuwon Kantongi Sertifikat Hak Atas Tanah IKN

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti. 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Baca juga: Testimoni Generasi Pionir ASN yang Berkantor di IKN: Bangga Jadi Bagian Sejarah!

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.