Setahun Prabowo-Gibran, Ekosistem Legislatif dan Yudikatif IKN Digeber

Danis menjelaskan, untuk fondasi forest city, konsistensi dipertahankan dengan batasan tegas bahwa hanya 25 persen kawasan yang boleh dibangun, sementara 75 persen sisanya harus tetap menjadi kawasan hijau.

"Ini adalah janji utama pembangunan IKN yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," cetus Danis

Baca juga: Markas Militer IKN Yonif BTB Dikebut, Kodiklatad Turun Langsung

Sementara fondasi sponge city merupakan fondasi yang menjamin pemenuhan kebutuhan air dan meminimalkan run-off (aliran air permukaan).

Strateginya adalah dengan membangun bendungan dan puluhan embung yang berfungsi menahan air di permukaan.

Ada pun smart city dipersiapkan sepenuhnya untuk Era Digital, AI, dan Internet of Things (IoT).

"Otorita IKN sedang menerapkan teknologi smart building dan smart infrastructure untuk mengelola kota yang kompleks dan berkelanjutan," imbuh Danis.

Strategi Pendanaan dan Tata Kelola Inklusif

Untuk membiayai pembangunan Tahap 2, Otorita IKN tidak hanya mengandalkan APBN.

Kas negara hanya dignaban untuk pembangunan core government (termasuk yudikatif dan legislatif).

Baca juga: IKN Living Lab Transisi Energi, Ajak 43 Delegasi Dunia Tinggalkan Batubara

Sementara ekosistem lainnya didanai oleh Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp 102,24 triliun.

Sedangkan investasi langsung di sektor properti pendukung macam hotel, rumah sakit, pusat ekonomi, telah mencapai sekitar Rp 65 triliun, menunjukkan respon positif investor terhadap ruang investasi yang dibuka IKN.

Pengelolaan

Otorita IKN memandang fase ini sebagai tantangan, terutama bagaimana mengelola pembangunan yang sangat kompleks dan berdimensi banyak (multisektor) secara bersamaan.

Misalnya aset yang sudah terbangun superit hunian, kantor setneg, Istana Garuda, Istana Negara, embung, dan jalan kini memerlukan pengelolaan kawasan dan building management yang intensif.

Otorita IKN bahkan melibatkan hingga 90 persen masyarakat lokal dalam manajemen ini, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di wilayah sekitar seperti pembangunan pasar di Kecamatan Sepaku.

Baca juga: Akademisi Kaltim Desak Pemerintah Segera Eksekusi Riset Nuklir BATAN

Rencana ke depan adalah mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dengan menyediakan bus shuttle umum dan memfasilitasi bike-sharing (sepeda berbagi), sejalan dengan visi smart city dan green city.

Pemindahan ASN ditargetkan hingga 4.000 orang pada 2028 dan aparatur pendukung (TNI/Polri) juga menjadi konsentrasi utama, yang memerlukan pelatihan dan penyiapan hunian secara bertahap.

Dengan transisi yang fokus pada kelengkapan struktur dan penguatan ekosistem berkelanjutan, satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah meletakkan landasan yang lebih kuat menuju realisasi IKN sebagai pusat politik dan ekonomi baru pada tahun 2028.