Pimpinan MPR ke IKN, Apa yang Ditinjau?

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pimpinan MPR RI mendarat di Bandara Internasional IKN, Kalimantan Timur, Senin (20/4/2026).

Kunjungan ini merupakan langkah penting untuk memvalidasi apakah megaproyek ini sudah benar-benar layak huni atau masih dalam tahap etalase.

Fokus utama peninjauan kali ini menyasar pada tiga titik fundamental: aksesibilitas udara, pusat komando otorita, dan ketersediaan lahan lembaga tinggi negara.

Titik Tinjauan 

Pimpinan MPR akan menyisir beberapa lokasi strategis, seperti Bandara Internasional IKN sebagai gerbang utama, kesiapan operasional bandara ini menentukan efisiensi mobilitas pejabat negara dan logistik pemerintahan.

Baca juga: Otorita Buka Pintu Riset hingga Bisnis di IKN bagi Sivitas Akademika

Rombongan juga berkunjung ke Kantor Otorita IKN yang menjadi pusat pemaparan data terbaru mengenai progres pembangunan fisik dan kendala lapangan yang masih tersisa.

Selanjutnya rombongan akan meninjau langsung lahan yang dialokasikan untuk pembangunan kantor legislatif.

Desain gedung ini sebenarnya sudah ada sejak sayembara tahun 2022, namun kini sedang dalam tahap penyesuaian ulang.

Menunggu Komando

Meski fisik bangunan mulai terlihat, perpindahan lembaga negara tetap bergantung pada satu variabel utama: keputusan Presiden.

Plt Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan bahwa infrastruktur adalah syarat mati sebelum mobilisasi massal dilakukan.

Baca juga: Guru Besar ITB Bongkar Krisis IKN: Lahir Tanpa Fondasi yang Matang

“Kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama sebelum proses pemindahan dilakukan. Kalau sudah siap, baru kita akan memindahkan ASN dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif,” ujar Siti.

Selain soal kesiapan bangunan, efisiensi anggaran menjadi sorotan dalam perencanaan gedung MPR yang baru.

Siti menekankan bahwa desain lama akan disesuaikan dengan kebutuhan terkini tanpa mengabaikan prinsip penghematan kas negara. 

Urgensi Layanan Dasar

Aspek menarik dari kunjungan ini adalah perhatian pada fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan masjid.

Baca juga: Gedung-gedung di IKN Gunakan Beton Bersertifikat Hijau

IKN tidak bisa dipaksa beroperasi hanya dengan gedung perkantoran yang megah.

Tanpa layanan kesehatan yang mumpuni dan sarana ibadah yang memadai, pemindahan ribuan ASN dinilai hanya akan menjadi beban sosial baru di Kalimantan Timur.